Detail Berita
DEWAN SETUJUI RAPERDA KEPENDUDUKAN
07-04-2008

   DPRD Kota Jogja menyetujui Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian keputusan sidang paripurna dewan kota pada awal masa sidang ketiga tahun 2007 yang digelar Selasa (23/10) bertempat di Gedung DPRD Kota Yogyakarta. Ditetapkannya raperda kependudukan menjadi perda melalui pembahasan Pansus setelah memperhatikan penjelasan Walikota Yogyakarta, saran dan pertimbangan fraksi-fraksi, hasil komunikasi Pansus ke Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri serta hasil study references Pansus ke Magister Administrasi Publik UGM dan masukan warga masyarakat.

Selanjutnya Pansus menyampaikan rekomendasi bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang mamadai dan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan terlatih. Terkait dengan SDM dapat diperoleh melalui pelatihan ataupun waorkshop. Selain itu penempatan petugas register di Kecamatan dan Kelurahan harus disesuaikan dengan jumlah dan fungsinya sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan tugas. Disamping itu perlu segera disahkan Peraturan Walikota (Perwal) untuk penjabaran lebih lanjut dari perda, sehingga dapat diimplementasikan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah perda ditetapkan. Yang lebih penting, perda harus dilaksanakan tanpa pandang bulu baik bagi penduduk Kota Yogyakarta dan instansi pelaksana diharapkan segera mengadakan pendataan penduduk serta segera diadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Suatu hal yang mendasari ditetapkannya peraturan daerah tersebut adalah bahwa, Pemkot berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk kota baik yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kota Yogyakarta. Karena perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum tersebut selama ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti dengan yang baru. (nrp)

 

abi is agusbudi | Tanya Komputer