Detail Berita
Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
18-10-2007

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 berorientasi pada peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Implementasinya melalui pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau layanan pendidikan. Kenaikan harga BBM yang cukup tinggi, menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin,  selanjutnya dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Dasar 9 Tahun. Karena penduduk miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh sebab itu Program PKPS - BBM ( Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak ) bidang pendidikan perlu dilanjutkan. Hal tersebut mendasari program pemerintah tentang pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk pengelolaan BOS dilakukan Dinas Pendidikan sedangkan Bantuan Operasional Madrasah adalah BOS dikelola Departemen Agama. 

TUJUAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )

Program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun

SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN

Sasaran program BOS adalah sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Propinsi di Indonesia

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

  • SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah agama non Islam setara SD sebesar Rp. 254.000/siswa/tahun
  • SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/Sekolah agama non Islam setara SMP sebesar Rp. 354.000/siswa/tahun

Besar dana BOS Buku untuk jenjang SD dan SMP sebesar Rp. 22.000,- hanya satu kali dalam satu tahun.

DANA BOS DIUTAMAKAN DIGUNAKAN UNTUK :

  • a. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut
  • b. pembelian buku teks pelajaran ( diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS Buku ) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan
  • c. pembiyaan kegiatan pembelajaran remidial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya
  • d. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa
  • e. pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, kopi, teh dan gula untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
  • f. pembiyaan langganan daya dan jasa : listrik, air , telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
  • g. pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pinu dan jendela, perbaikan mebelair, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
  • h. pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan hononer.
  • i. pengembangan profesi guru : pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS
  • j. pemberian biaya transportasi bagi siswa miskin yang mengahdapimasalah biaya transportasi dari dan ke sekolah
  • k. pembiyaan pengelolaan bOS : alat tulis kantor ( ATK ), penggandaan, surat meyurat dan penyusunan laporan
  • l. khusus untuk pesantren dan sekolah keagamaan non Islam, dana bOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah
  • m. bila seluruh komponen tersebut diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebelair sekolah.

Penggunaan dan BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar, besarnya mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan pemerintah daerah.

DANA BOS TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK :

  • a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
  • b. dipinjamkan kepada pihak lain
  • c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misal studi banding, studi tour dan sejenisnya
  • d. membayar bonus, trasnportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan siswa
  • e. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
  • f. membangun gedung/ruang baru
  • g. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
  • h. menanam saham
  • i. membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat ataudaerah

KETENTUAN YANG HARUS DIIKUTI SEKOLAH PENERIMA BOS

Sekolah yang menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 ( dua ) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut :

  • a. Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan segala jenis pungutan / sumbangan / iuran seluruh siswa miskin. Sisa dana BOS ( bila masih ada ) digunakan untuk mensubsidi siswa lainnya. Dengan demikian sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas. Bila seluruh siswa tergolong miskin dan atau bila dana BOS cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan sekolah, maka otomatis sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan gratis.
  • b. Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orangtua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.

PENGAWASAN PROGRAM BOS 

Pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS dilakukan oleh lembaga pengawas yang berkompeten antara lain oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal serta BAWASDA Propinsi dan kota

Lembaga tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap kinerja dan administrasi keuangan

Selain itu dalam rangka transparansi pengelolaan dana BOS, program ini juga dapat dimonitor oleh :

  • a. unsur masyarakat
  • b. unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kota , propinsi dan pusat.

Lembaga tersebut dapat melakukan monitoring dalam rangka pelaksanaan program BOS di sekolah, tetapi tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, diharap agar segera dilaporkan kepada lembaga yang berwenang.

 

abi is agusbudi | Tanya Komputer