Detail Berita
Pojok Dewan : Pandangan Umum RAPBD TA. 2008
28-02-2008

POJOK DEWAN :

PANDANGAN UMUM RAPBD TA 2008

Setelah nota kesepakatan diteken antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota, ditetapkan besaran prioritas dan plafon anggaran pembangunan tahun 2008 yaitu Rp. 657.704.607.394 ada penambahan sebesar Rp. 73.834.427.394 dari anggaran tahun 2007 atau meningkat sebesar 12.5 persen. Beberapa waktu lalu (8/12) bertempat di kantor DPRD Kota Jl. Timoho digelar rapat pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya Sujanarko mengatakan, bahwa pendapatan aseli daerah masih perlu ditingkatkan dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat. Disamping itu harus ditunjang kreatifitas dan peningkatan profesionalisme SDM serta pembagian kerja yang tepat.

Untuk bidang kepariwisataan, Sujanarko lebih lanjut mengatakan, pemkot harus mempunyai struktur kepariwisataan yang terukur sehingga event pariwisata tertata baik yang mengikutkan insan pariwisata dengan didukung sistem transportasi yang baik. Sedangkan masalah pendidikan, fraksinya berharap agar pemkot memberi pengawalan anggaran pendidikan hingga sampai pada sasaran yang tepat.

Sementara itu Fraksi PAN dalam pandangan umum yang ditandatangani sekretaris Iriawan Argo Widodo, SIP dan ketua Awang Nuryanto menyampaikan beberapa hal. Diantaranya, untuk terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata, harus didukung program kerja yang memadai. Seperti pemasaran wisata dengan mengemas event akbar ditunjang dengan publikasi dan promosi wisata. Disampig itu agar kegiatan kepariwisataan berjalan nyaman, hendaknya pemkot juga memperhatikan orang-orang terlantar yang masih ada di kota.

Masalah pendidikan Fraksi PAN mengusulkan agar pemberian jaminan pendidikan atau bea siswa ada perubahan kebijakan, mengingat banyak siswa kurang mampu yang sekolah di swasta dan biayanya relatif mahal. Sedang masalah efisiensi anggaran, fraksi ini berharap bila dimungkinkan pengadaan barang pakai habis seperti alat tulis kantor menggunakan sistem sentralisasi.

Sedang Fraksi Partai Demokrat melalui sekretarisnya Justina Paula Suyatmi, menyampaikan bahwa dana partisipasi yang digulirkan ternyata pemkot belum siap memberikan pengawasan optimal, contohnya dalam blockgrand, sehingga menimbulkan penyimpangan oleh oknum-okmun tertentu dalam masyarakat. Untuk fasilitas kesehatan bagi warga kelas 3 khususnya pemilik KMS sudah layak, namun perlu suatu progres pasca gempa yang harus diperbaiki.(nurpi)

abi is agusbudi | Tanya Komputer