Detail Berita
10 KELURAHAN KOTA TERIMA PENGHARGAAN SADAR HUKUM
18-08-2011

Sebanyak 32 kelurahan/desa di wilayah propinsi DIY, diantaranya 10 Kelurahan di Kota Yogyakarta raih penghargaan Anubhawa Sasana Desa Tahun 2011 sebagai kelurahan sadar hukum. penyerahan penghargaan berlangsung di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DIY Senin (27/4) dalam acara Peresmian Forum DilKumJakPol Desa Sadar Hukum dan Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008. Penghargaan Kementrian KumHam ini diserahkan oleh Sek Jen Kementrian KumHam Prof Abdul Bari Azed SH MH.

Kelurahan di Kota Yogyakarta yang mendapatkan penghargaan adalah Bausasran, Suryatmajan, Tahunan, Kadipaten, Terban, Sosromenduran, Patehan, Kotabaru, Mantrijeron dan Panembahan. Sebagai Pembina yang turut  mengembangkan dan mengukuhkan desa sadar hukum, penghargaan juga diberikan  kepada camat Danurejan, Umbulharjo, Kraton, Gondokusuman, Gedongtengen dan Mantrijeron dan Bupati/Walikota yang untuk kota diterima oleh Wakil  Walikota Yogyakarta, H. Haryadi Suyuti,  Gubernur DIY yang diterima oleh  Asisten Gubernur Bidang Hukum.

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Widiasmoro, mengungkapkan bahwa tugas pokok dari Kementerian KumHAM yaitu pembentukan, penerapan hukum, pelayanan hukum, dan kebijakan penegakan hukum maka peran kementerian KumHAM sangatlah penting dalam proses pembangunan hukum. “Langkah-langkah strategis yang diambil oleh  kementerian hukum dan HAM adalah dengan menggelar pertemuan MAHKUMJAKPOL di Jakarta dan diteruskan di daerah dengan nama DILKUMJAKPOL,” dan berdasarkan data propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan propinsi yang tingkat kesadaran hukum masyarakatnya tertinggi di  Indonesia.

Dalam sambutan Gubernur DIY yang dibacakan oleh Asisten Gubernur Bidang Hukum menyambut baik program Dilkumjakpol ini. Gubernur mengatakan bahwa pembangunan kesadaran hukum tidak cukup hanya dilakukan pemerintah saja tetapi peran aktif masyarakat sangat diperlukan. “Seperti terbentuknya  desa sadar hukum merupakan wujud apresiasi masyarakat terhadap pembangunan  hukum yang harus kita hargai,” tandasnya. Asisten Gubernur juga mengatakan  bahwa Dilkumjakpol bisa memberikan sumbangsih pemikiran dari pembangunan  hukum di Provinsi DI Yogyakarta.

Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM yang dibacakan oleh Sekjen KemenKumHAM, berharap perwujudan komitmen terhadap  penegakan hukum agar berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlakuan diskriminasi dan kriminalisasi merupakan satu hal  yang bertentangan dengan azas keadilan untuk semua dan terjadi karena  lemahnya koordinasi antar lembaga penegakan Hukum.

Lebih lanjut yang disoroti Menteri adalah adanya semangat untuk mengatasi kebuntuan-kebuntuan dalam penegakan hukum. Diharapkan kepada para penegak hukum penyelesaian masalah-masalah hukum dilakukan dengan koordinasi yang baik dan intensif. Keberhasilan Kementerian Hukum dan HAM merupakan  tanggung jawab semua dan ini merupakan amanah dari masyarakat. Demikian  ungkap Abdul Bari Azed disusul menyerahkan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Tahun 2011 .(byu)

abi is agusbudi | Tanya Komputer