Detail Berita
Pemkot Kucurkan 5.1 Milyar Untuk Rw Dan Lpmk
19-10-2007

Di era otonomi daerah, filosofi kebijakan pembangunan Pemkot Jogja adalah "dari, oleh dan untuk masyarakat". Artinya implementasi kebijakan pembangunan mengedepankan dan berbasis partisipasi/dukungan masyarakat. Oleh karenanya Pemkot merancang suatu pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengambilan keputusan. Khususnya dalam upaya mewujudkan Kota Jogja ramah lingkungan, pendidikan berkualitas dan optimalisasi kapasitas kelembagaan RW/RT serta  pelayanan masyarakat. Terkait dengan itu, 2 Juli 2007 diterbitkan Keputusan Walikota Nomor 297/Kep/2007 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dana Stimulan RW Kota Yogyakarta.   Substansinya pemkot   memberi bantuan stimulan sebesar Rp. 1.535.000.000 untuk RW se-kota.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Drs. Sudarsono, MM mengatakan, bantuan sosial dana stimulan RW agar dimanfaatkan untuk 3 jenis kegiatan antara lain untuk penghijauan dan peningkatan sarana prasarana kebersihan lingkungan RW/RT sebesar Rp. 1.000.000,-. Kemudian untuk penyediaan peralatan kantor/kesekretarian  RW/RT  sebesar  Rp. 1.000.000,-  guna peningkatan kinerja kelembagaan RW/RT dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Dan pembuatan papan koran RW sebesar Rp. 500.000,- guna mendukung percepatan penyampaian pengetahuan dan informasi kepada masyarakat.

Lebih lanjut Darsono mengatakan, disamping pemberian dana stimulan RW se-kota, pemkot juga memberikan dana stimulan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) kepada 45 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se Kota Yogyakarta sebesar Rp. 3.660.000.000,-. Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 282/Kep/2007 tanggal 2 Juli 2007, alokasi dana stimulan PMK untuk tiap-tiap LPMK jumlahnya bervariasi yakni :

No.

Kec./Kelurahan

Dana PMK (Rp.)

No.

Kec./Kelurahan

Dana PMK (Rp.)

 

1.

 

Kec. Ngampilan

Kel. Ngampilan

Kel. Notoprajan

 

 

86.500.000,-

80.000.000,-

 

8.

 

Kec. Wirobrajan

Kel. Pakuncen.

Kel. Wirobrajan

Kel. Patangpuluhan

 

 

 

93.500.000,-

80.500.000,-

72.500.000,-

 

2.

 

Kec. Jetis

Kel. Bumijo

Kel. Cokrodiningratan

Kel. Gowongan

 

 

86.500.000,-

90.000.000,-

75.500.000,-

 

9.

 

Kec. Mantrijeron

Kel. Gedongkiwo

Kel. Suryodiningratan

Kel. Mantrijeron

 

 

 

92.500.000,-

96.000.000,-

75.500.000,-

 

3.

 

Kec. Gondokusuman

Kel. Demangan

Kel. Kotabaru

Kel. Klitren

Kel. Baciro

Kel. Terban

 

 

  89.000.000,-

  73.500.000,-

  83.500.000,-

  92.000.000,-

101.000.000,-

 

10.

 

Kec. Umbulharjo

Kel. Semaki

Kel. Muja Muju

Kel. Tahunan

Kel. Warungboto

Kel. Pandeyan

Kel. Sorosutan

Kel. Giwangan

 

 

 

78.500.000,-

74.500.000,-

67.500.000,-

64.000.000,-

93.500.000,-

76.500.000,-

65.000.000,-

 

4.

 

Kec. Danurejan

Kel. Suryatmajan

Kel. Bausasran

Kel. Tegalpanggung

 

 

79.500.000,-

87.500.000,-

92.500.000,-

 

11.

 

Kec. Kraton

Kel. Patehan

Kel. Panembahan

Kel. Kadipaten

 

 

 

73.000.000,-

83.500.000,-

84.000.000,-

 

5.

 

Kec. Gedongtengen

Kel. Sosromenduran

Kel. Pringgokusuman

 

 

 

78.000.000,-

89.500.000,-

 

12

 

Kec. Gondomanan

Kel. Ngupasan

Kel. Prawirodirjan

 

 

89.500.000,-

71.000.000,-

 

6.

 

Kec. Tegalrejo

Kel. Tegalrejo

Kel. Kricak

Kel. Karangwaru

Kel. Bener

 

 

 

80.000.000,-

89.500.000,-

88.000.000,-

55.000.000,-

 

13.

 

Kec. Mergangsan

Kel. Keparakan

Kel. Wirogunan

Kel. Brontokusuman

 

 

88.500.000,-

87.500.000,-

79.500.000,-

 

7.

 

Kec. Pakualaman

Kel. Purwokinanti

Kel. Gunungketur

 

 

74.000.000,-

64.000.000,-

 

14.

 

Kec. Kotagede

Kel. Rejowinangun

Kel. Prenggan

Kel. Purbayan

 

 

 

80.000.000,-

79.500.000,-

79.000.000,-

Darsono menjelaskan bahwa melalui pemberian dana stimulan kegiatan PMK yang memiliki strategi dan orientasi mengutamakan perkembangan masyarakat dan LPMK, diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan percepatan tujuan pembangunan.  Stimulan kepada masyarakat yang diberikan dalam bentuk dana kepada LPMK ini agar dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan non fisik yang diprioritaskan mendukung pelaksanaan tematik Kota Yogyakarta tahun 2007 yakni "Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana permukiman, perkotaan, pelayanan publik dan pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat".

Dengan demikian pemberian dana stimulan PMK ini bertujuan untuk pembangunan sarana prasarana dasar dan penunjang lingkungan serta kegiatan pencegahan kualitas lingkungan, termasuk pembangunan yang bersifat rehabilitasi/rekonstruksi akibat gempa. Seperti perawatan/perbaikan balai RT/RW, gardu ronda, penanganan sampah lingkungan serta sarana prasarana umum lain kecuali tempat ibadah.  Selain itu, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemampuan perorangan/kelompok/ lembaga di kelurahan serta pembukaan / perluasan kesempatan kerja seperti kegiatan ketrampilan masyarakat, peningkatan usaha mandiri secara kelompok maupun perorangan serta peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi sosial masyarakat serta bertujuan untuk penyiapan, pengembangan dan pemantapan LPMK guna mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. 

Penyaluran dana stimulan PMK dilakukan dua tahap, yakni tahap I sebesar 70% dari total stimulan PMK setelah proposal pelaksanaan disetujui oleh Tim Pelaksana dan tahap II sebesar 30% dari total alokasi stimulan PMK setelah penggunaan dana hasil penarikan tahap I mencapai 90%.

Guna pengajuan bantuan dana stimulan, tiap RW dan LPMK menyiapkan proposal menggunakan format baku yang telah disiapkan oleh Tim Tingkat Kota Yogyakarta yang memuat tentang :

  • Rekapitulasi dan uraian kegiatan yang direncanakan
  • Jumlah dana keseluruhan termasuk swadaya masyarakat
  • Peta lokasi
  • Sketsa gambar sederhana/peta lokasi
  • Foto pekerjaan 0% untuk kegiatan fisik
  • Jadwal kegiatan meliputi persiapan, rencana pelaksanaan dan pemeliharaan

Pada prinsipnya pemanfaatan dana stimulan RW maupun PMK dan sasaran pelaksanaan kegiatan nya ditentukan secara bottom up dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan tujuan menjangkau  aspirasi   masyarakat   yang   berdasarkan   skala   prioritas kebutuhan yang tepat.  Khusus untuk kegiatan PMK dilaksanakan mengacu hasil Musrenbang Kelurahan tahun 2006.

Selain itu, Drs. Sudarsono, MM menjelaskan bahwa untuk menjamin transparansi, pengurus RW dan LPMK  harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang jumlah dana yang diterima, jenis kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah swadaya yang dihimpun masyarakat untuk mendampingi dana stimulan tersebut secara tertulis melalui RT di wilayah setempat.   Dengan demikian, pelaksanaan dan pemanfaatan dana stimulan RW dan PMK  dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada asas keadilan, kejujuran, kemitraan serta kesederhanaan dan berpegang pada prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas serta desentralisasi.

abi is agusbudi | Tanya Komputer