Detail Berita
Bangunan Tak Ber-IMBB Di Bongkar
19-10-2007

Pemerintah Kota Yogyakarta akan membongkar bangunan yang rapuh (bouwvalig) atau tidak laik fungsi, tidak dapat diperbaiki, dan bangunan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan,  termasuk bangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang kota. Pembongkaran bangunan gedung mempertimbangkan kaidah keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya. Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12/1988 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB), yang diselenggarakan di Ruang Utama Atas Balaikota, belum lama ini.

Tak kurang dari 100 peserta perwakilan dari LPMK Kelurahan, RW dan RT se-Kota serta tokoh masyarakat mengikuti acara tersebut. Narasumber dalam sosialisasi menghadirkan Kabid Tata Ruang Dinas Kimpraswil, Ir. Sudarsono, Kasi Penyidikan Dinas Ketertiban Yatna Wardayanta, BcHk, dan Kabid Pelayanan Dinas Perizinan Drs Sutarto.

Dikatakan oleh Yatna Wardayanta, penindakan terhadap pelanggaran Perda yang dilakukan PPNS selama ini tidak sembarangan. Kami melakukan penindakan berdasarkan hasil pantauan lapangan, laporan kejadian pelanggaran perda dan laporan dari tim pengawas bangunan serta informasi dari masyarakat. PPNS akan melakukan pemanggilan dan proses penyidikan terhadap tersangka berdasar pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lebih lanjut dijelaskan, orang, badan/lembaga terbukti tidak memiliki IMBB akan diberikan surat perintah menghentikan kegiatan membangun bangunan. Apabila surat perintah menghentikan kegiatan membanguan bangunan tidak dilaksanakan oleh pelanggar, maka diterbitkan surat perintah pembongkaran bangunan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Tim Pembongkaran Bangunan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sementara itu Kasubbag Dokumentasi dan Informasi, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Siti Rohani Windarwati, SH, menambahkan dikeluarkannya Perwal tentang Mekanisme Penegakan Perda IMBB ini sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ijin Membangun Bangun Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun Bangunan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembongkaran bangunan jika bangunan tidak memiliki IMBB, dan bangunan yang tidak sesuai dengan IMBB serta bangunan rapuh (bouwvalig) atau tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki.

abi is agusbudi | Tanya Komputer