Detail Berita
Dinas Perizinan Layak Menjadi Contoh Daerah Lain
19-10-2007

Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta menyatukan berbagai pelayanan perizinan pada satu instansi yakni Dinas Perizinan mendapat apresiasi positif dari berbagai kabupaten daerah lain di Indonesia. Demikian terungkap dalam kunjungan Pusat Pengkajian dan Sosialisasi Kebijakan Publik (PPSKP) yang diterima di  Ruang Rapat KPU beberapa waktu lalu. Kunjungan PPSKP dipimpin oleh Dewi Indira didampingi utusan dari berbagai daerah antara lain, Kabupaten Gianyar Bali, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumsel, Kabupaten Seram Timur Maluku,. diterima langsung oleh Asisten Tata Praja Muh Arifin, SH bersama instansi terkait yaitu Dinas Perizinan, Bappeda, dan. Badan Informasi Daerah

Dijelaskan oleh Dewi Indira , bahwa keberadaan Dinas Perizinan merupakan sesuatu yang sangat positif dan dapat dijadikan contoh oleh daerah lain. Dengan kunjungan ini PPSKP ingin melihat langsung dari dekat secara detil bagaimana mekanisme pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta. "Kami mengharapkan daerah lain bisa mencontoh pola dan pelaksanaan pelayanan perizinan seperti yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta" kata Dewi Indira.

Ditambahkan oleh Dewi Indira, bahwa pada saat ini di daerah masih menggunakan sistem pelayanan perizinan di instansi-instansi terkait sehingga masih banyak kelemahan-kelemahan. Dengan kunjungan ini akan diwacanakan pelayanan perizinan dipusatkan di sebuah instansi yang khusus melayani perizinan seperti Dinas Perizinan di Kota Yogyakarta. "Beberapa wilayah kota dan kabupaten masih banyak instansi yang belum rela menyerahkan pelayanan perizinan ke instansi terpadu. Melalui kunjungan ini kami ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan perizinan bisa diterapkan di wilayah lain, dari proses penyerahan kewenangan, pelaksanaan dan pengawasannya." Kata Indira.

Sementara itu Asisten Tata Praja, Muh Arifin, SH mengatakan, pembentukan Dinas Perizinan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Pelayanan perizinan semula dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan berdasarkan Perda Nomor 33 Tahun 2006 dilaksanakan oleh Dinas Perizinan. Sebelumnya diawali dengan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) sebagai model pelayanan sipil dengan beberapa pembaharuan yang mendasar antara lain prosedur pelayanan yang lebih sederhana, mudah, cepat dan nyaman bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dan pelayanan umum

abi is agusbudi | Tanya Komputer