Detail Berita
GOOD GOVERNANCE
28-06-2010

Berdasarkan survei beberapa lembaga indipenden di Indonesia, pos korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau sarang menjamurnya praktek KKN di pemerintahan daerah adalah pada pos pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan survei itu diketahui, salah satu penyebab maraknya KKN dalam pengadaan barang dan jasa baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah karena adanya pertemuan langsung antara panitia pengadaan dan penyedia barang dan jasa (vendor).
Banyak kebijakan yang telah dilakukan pemerintah termasuk beberapa pemerintah daerah untuk menekan praktek KKN dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Pemkot Yogyakarta sendiri sejak tahun 2007 telah mengadopsi e-procurement yaitu sebuah layanan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui internet. Adalah Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang mengelola layanan pengadaan barang dan jasa melalui dunia maya ini.
Melalui lembaga baru yang kita bentuk secara resmi tahun 2008, maka saya sudah menetapkan seluruh pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta dilakukan secara elektronik. Kebijakan ini saya lakukan secara bertahap dan penuh mulai tahun 2010. Untuk persiapan ke arah itu, saya telah meminta staf untuk membuat aplikasi pengajuan barang dan jasa yang bisa di upload langsung oleh para penyedia barang dan jasa yang ingin ikut proses pengadaan di Pemkot Yogyakarta.
Dengan model ini maka tidak ada tatap muka antara panitia dan penyedia barang dan jasa. Dengan tidak adanya pertemuan atau tatap muka antara panitia dan penyedia barang, maka praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa di Yogyakarta bisa ditekan. Kebijakan ini saya nilai juga memberi dampak positip lain yaitu penghematan dari sisi penyediaan dokumen berupa kertas otomatis akan terkurangi. Hal tersebut secara tidak langsung akan menghemat beberapa pos anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Pemberlakuan LPSE ini didukung oleh kepanitiaan pengadaan barang dan jasa yang memiliki kapabilitas di dalamnya. Karenanya proses pengadaan melalui LPSE di Kota Yogyakarta ditangani oleh panitia khusus pengadaan. Adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebuah lembaga baru yang resmi kita bentuk akhir 2009 yang menjadi panitia pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta.
Melalui kepanitiaan khusus ini, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak lagi direpotkan oleh proses pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya. Mereka tidak akan kehabisan energi dalam pembentukan panitia dan pengadaan barang dan jasa yang mendukung kinerja mereka. Setiap SKPD hanya tinggal menyerahkan proses pengadaan barang dan jasa melalui ULP tersebut.
SKPD selanjutnya bisa lebih berkonsentrasi pada kinerja sesuai tupoksi mereka masing-masing. Dengan begitu, kinerja setiap SKPD bisa dilakukan secara optimal tanpa direpotkan oleh proses pengadaan barang dan jasa. Pembentukan ULP merupakan kesungguhan untuk menegakkan pemerintahan yang baik, sehingga semua pihak bisa bekerja secara lebih profesional.
Profesional bisa berarti bahwa kita harus menjalankan profesi dengan dedikasi dan martabat serta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan kepanitiaan pengadaan barang yang terkonsentrasi dalam satu wadah (ULP) dan proses pengadaan secara elektronik melalui LPSE yang berada dalam satu atap ini, saya berharap mudah-mudahan Kota Yogyakarta mampu memberi kontribusi pada keistimewaan DIY. Yaitu keistimewaan terhadap usaha dan kerja keras dalam mencapai good governance, yaitu sebuah pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.(tim)

abi is agusbudi | Tanya Komputer