Detail Berita
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT : MENUJU KEPESERTAAN SEMESTA (JAMKESTA)
01-02-2010

Mulai Agustus 2009 ini Pemkot Yogyakarta memberlakukan program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang diujicobakan di lima Kecamatan yaitu Tegalrejo, Wirobrajan, Pakualaman, Danurejan dan Umbulharjo. Dengan program ini keluarga miskin dan rentan miskin di lima kecamatan tersebut yang belum memiliki jaminan kesehatan langsung terjamin dalam program jaminan kesehatan ini (universal coverage). Ditargetkan pada 2010 mendatang 80 % penduduk Kota Yogyakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat tercover oleh Jamkesta, sehingga mereka akan memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan paripurna yang terkendali mutu dan biayanya. 
Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dr Choirul Anwar, penyelenggaraan Jamkesta untuk mendorong kemandirian masyarakat hidup sehat, dimana kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta, sehingga dapat dicapai derajat kesehatannya. 
Warga masyarakat umum yang menjadi peserta program Jamkesta diwajibkan membayar iuran perorangan sebesar Rp.10.000,-/jiwa/bulan. Namun bagi warga yang mempunyai KMS kewajiban iuran dibayar oleh pemerintah melalui Jamkesmas dan atau Jamkesos. Bagi masyarakat yang rentan miskin atau yang belum mempunyai jaminan kesehatan apapun iuran disubsidi pemerintah sebesar 50% dari iuran yang ditetapkan atau hanya membayar Rp. 5000,-/bulan/jiwa. Sedangkan bagi pengurus RT/RW/LPMK/PKK RW, pengelola tempat ibadah, dan kader kesehatan yang telah terdaftar sebagai peserta jamkesda iuran akan dibayarkan oleh Pemkot Yogyakarta.
Menurut Kepala UPT Jamkesda, Kusminatun, penggunaaan jaminan kesehatan ini sangat mudah, warga hanya diwajibkan membawa kartu peserta setiap kali berobat di puskesmas atau rumah sakit. Saat mondok di RS kartu peserta harus digunakan sesuai prosedur maksimal 3 x 24 jam, dan membawa rujukan dari puskesmas, kemudian juga segera melaporkan ke UPT Jamkesda sejak masuk RS untuk mendapatkan jaminan kesehatan ini. Lebih lanjut Kusminatun menjelaskan, bahwa peserta yang tidak mematuhi prosedur yang berlaku tidak bisa mendapatkan jaminan. Hal ini bisa disebabkan karena peserta meminta tindakan / pemeriksaan laboratorium yang tidak atas perintah pemeriksa. Kartu peserta diserahkan ke RS lebih dari 3 x 24 jam, atau apabila selama 3 bulan berturut-turut peserta tidak memenuhi kewajiban membayar iuran. Selain itu jaminan juga tidak akan diberikan bagi warga kota yang menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). 
Jika peserta menggunakan pelayanan kesehatan ke RS yang belum kerjasama, maka biaya perawatan dibayar sendiri kemudian seluruh kwitansi asli diserahkan ke UPT Jamkesda untuk diganti sesuai paket yang berlaku.(ism)

abi is agusbudi | Tanya Komputer