Detail Berita
Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi
19-10-2007

Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta dengan agenda jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, belum lama ini berlangsung di gedung DPRD Kota Jalan Timoho. Dalam sidang paripurna itu Walikota Herry Zudianto mengatakan, laporan keuangan pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta tahun anggaran 2006 telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 30 Maret 2007. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 102 ayat (1) PP 58 Tahun 2005 yang mengatur bahwa laporan keuangan pelaksanaan APBD disampaikan BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. "BPK melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2006 mulai 1 Mei 2007 dan laporan hasil pemeriksaan diserahkan pada 9 Juli 2007", tambah Herry.

Lebih lanjut juga dikatakan, dari sekian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  yang ada dialokasikan untuk belanja bidang pendidikan. Salah satunya adalah untuk bantuan bea siswa bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu sebesar Rp. 10.199.344.000,00 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) teralokasi Rp. 9.983.565.000,00 ( sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 97,88 %. Meskipun penyerapan alokasi dana tidak maksimal, namun tidak mengurangi pelayanan terhadap jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan bantuan beasiswa tersebut.

Sementara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem real time on line (RTO) yang dirintis sejak tahun 2005/2006 merupakan langkah sebagai upaya mewujudkan obyektifitas, transparansi, demokratis dan akuntabel dalam pelaksanaan PPDB. Sehingga bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu/miskin dapat terfasilitasi haknya dalam memperoleh layanan pendidikan sepanjang mampu/lolos seleksi sesuai ketentuan PPDB. Hal tersebut sejalan dengan program PPDB yang dimaksudkan untuk merekrut peserta didik secara tepat dalam rangka pemenuhan hak-haknya guna memperoleh pendidikan tidak terkecuali bagi perserta didik dari keluarga tidak mampu/miskin. Dismping itu juga bertujuan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Untuk jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi tentang izin mendirikan bangun bangunan (IMBB) dan retribusi mendirikan bangunan disampaikan Wakil Walikota Drs. Haryadi Suyuti. "Menanggapi usulan Dewan agar pengaturan dan pengendalian izin berkaitan dengan munculnya bangunan menara telekomunikasi (tower) yang dikhawatirkan akan menjadi hutan tower di Kota Yogyakarta, Pemkot sependapat dengan usulan tersebut sebagai upaya pengendalian pembangunan menara telekomunikasi. Dalam hal ini upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengajukan Raperda yang mengatur tentang izin pembangunan menara telekomunikasi. Sementara itu sambil menunggu ditetapkan Raperda tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. Ditambahkan Haryadi, menara Telekomunikasi yang saat ini telah berdiri namun belum mempunyai izin, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2007 dan secara teknis tidak membahayakan lingkungan, kami telah memperingatkan kepada pemilik menara untuk mengajukan izin sesuai ketentuan yang berlaku. "Sedangkan terhadap menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut dan atau secara teknis dapat membahayakan lingkungan, akan kami perintahkan untuk dibongkar, " tandas Haryadi.

abi is agusbudi | Tanya Komputer