Detail Berita
DPRD Prop DIY Jaring Aspirasi Ke PEMKOT
19-10-2007

Belum lama ini, empat anggota Komisi D DPRD Propinsi DIY melakukan penjaringan aspirasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta. Keempat anggota Komisi D tersebut adalah Muhammad BS, Basuki AR, Afnan Hadikusumo dan Nazarudin. Penjaringan aspirasi meliputi bidang pelayanan masyarakat khususnya pendidikan, kesehatan, sosial dan kimpraswil. Bertempat di opsroom, mereka diterima langsung oleh Walikota Yogyakarta H. Herry Zudianto dan Wakil Walikota Haryadi Suyuti didampingi Sekretaris Daerah Drs Rapingun bersama Asisten Pembangunan Muh. Sarjono, Asisten Administrasi Drs Hardono serta Kepala Bappeda Drs Tri Joko, Kepala Dinas Kesehatan dr Choirul Anwar, Kepala Dinas Kimpraswil Ir. Eko Suryo Maharsono, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Sunu Saptomo, SH, dan Kepala Bagian Kerjasama Aman Yuriadijaya.

Pada kesempatan itu Walikota Yogyakarta mengungkapkan beberapa permasalahan yang diakibatkan tumpang tindihnya kebijakan antara pemerintah kabupaten / kota dan pemerintah Propinsi DIY, sehingga mengganggu kinerja pelayanan masyarakat. Pada bidang kimpraswil, Kota Yogyakarta mendapatkan penghargaan penataan lingkungan kumuh selama 2 tahun berturut - turut dan harus tetap dipertahankan. Hal yang harus segera ditangani adalah penataan lingkungan pinggir sungai diantaranya pembangunan talud di beberapa sungai yang melintasi wilayah Kota Yogyakarta. "Talud sungai di Kota Yogyakarta perlu ditangani serius. Di Sungai Code separuh taludnya sudah jebol, bronjong harus segera diperbaiki, dan yang tidak kalah penting adalah pembangunan jalan setapak dipinggir sungai", kata Walikota.

Untuk bidang pendidikan terungkap bahwa fakta 80 % siswa SMK adalah penduduk miskin. Fasilitas jaminan pendidikan untuk masyarakat miskin hanya diperuntukan bagi penduduk kota. Namun faktanya siswa SMK tersebut sebagian penduduk dari luar kota yang notabene tidak ter-backup oleh jaminan pendidikan dari Pemkot. "Walikota menjamin semua penduduknya untuk sekolah dimanapun dalam Propinsi DIY tidak harus di kota. Namun kebijakan tersebut tidak dilakukan daerah lain sehingga ada siswa luar kota yang tidak terbackup ketika sekolah di kota", ujar Wawali Haryadi Suyuti. "Sistem kuota yang diterapkan Pemkot diperlukan untuk pemerataan sekolah, banyak siswa penduduk kota yang terpaksa sekolah di luar kota karena tidak punya kesempatan sekolah di kota", tambah Wawali.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan dr Choirul Anwar mengungkapkan, permasalahan pelayanan kesehatan untuk gakin di RSUD Wirosaban yang hampir separuh pasien berasal dari luar kota. Sehingga kalau ada kekurangan biaya yang dijamin dari askes menimbulkan beban bagi RSUD karena harus ditanggung RSUD. "Penduduk miskin luar kota yang berobat ke kota dengan askeskin harus gratis, sementara subsidi askeskin dari pusat berkurang. Selama ini terpaksa harus ditomboki dari APBD Kota, mohon peran propinsi untuk ikut menanggung kekurangan ini", ujar Choirul.

abi is agusbudi | Tanya Komputer