Detail Berita
Kenapa KMS Perlu Uji Publik
19-10-2007

Ada kekeliruan pemahaman di masyarakat bahwa "seolah-olah data keluarga miskin dan KMS bersifat permanen dan selamanya akan berlaku bagi penerima". Dan "keluarga yang sekarang tidak masuk dalam data keluarga miskin dan tidak mempunyai KMS maka selamanyapun tidak akan ada kesempatan untuk didata"

Ditelorkannya kebijakan KMS (dalam waktu yang hampir) bersamaan dengan kebijakan jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, menjadikan  masyarakat kurang obyektif dalam mencermati data keluarga miskin. Kebijakan jaminan tersebut seharusnya disadari dan disepakati "hanya untuk warga miskin" tetapi kemudian diterima sebagai kesempatan semua warga masyarakat untuk ikut menikmati kebijakan tersebut. Kebijakan jaminan pendidikan dan kesehatan yang berorientasi pada penjaminan agar kelompok-kelompok masyarakat miskin yang rentan terputus kebutuhan dasarnya (pendidikan dan kesehatan) agar tetap bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, dibaca sebagai layanan publik yang bisa diakses semua warga masyarakat. Sehingga beberapa warga masyarakat mengajukan KMS dengan maksud untuk meminta keringanan biaya sekolah atau bahkan berjaga-jaga kalau suatu saat ada anggota keluarga yang sakit.

Ketika dicermati performance atau penampilan warga masyarakat yang mengajukan permohonan, tidak sedikit dari mereka yang menunjukkan ciri-ciri dari kelompok keluarga "tidak miskin". Asumsi tersebut bisa dilihat dari asesoris yang dipakai seperti handphone, kendaraan bermotor baru dan dari penampilan yang menunjukkan ciri tidak miskin. Hal ini mungkin terjadi karena pada proses layanan awal ketika mengajukan surat pengantar dari RT/RW tidak melalui seleksi secara optimal.

Terjadinya data yang tidak tepat sasaran salah satunya dikarenakan pada proses pendataan harusnya dilihat dari kemampuan sosial ekonominya tidak masuk kriteria miskin tetapi terdata sebagai keluarga miskin. Hal ini terjadi karena pada saat verifikasi dan updating data keluarga miskin, informasi lebih dominan didasarkan pada pernyataan sumber data bukan berdasarkan audit, dan mekanisme penilaian kebenaran data melalui uji publik tidak terlaksana secara optimal.

Berkenaan dengan masih adanya ketidaktepatan data tersebut, dan juga untuk mengakomodasi keluarga miskin yang belum terdata, Pemerintah Kota telah memberi kesempatan dengan membuka layanan permohonan untuk didata sebagai keluarga miskin. Hal ini dilakukan juga untuk meneliti kembali data yang tidak tepat sasaran dan menghapusnya dari data keluarga miskin.

Secara administratif KMS merupakan hak milik Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga Pemkot berhak untuk membatalkan, meminta atau menarik kembali. Melalui mekanisme verifikasi rutin dan khusus, Pemerintah Kota dapat menggugurkan warga yang tidak berhak atas KMS dari data keluarga miskin.

abi is agusbudi | Tanya Komputer