Detail Berita
Agar Tepat Sasaran Pemkot Lakukan Uji Publik KMS
19-10-2007

Pengajuan permohonan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) susulan dari masyarakat untuk bisa didata sebagai keluarga miskin, sesuai tatakala pelayanan KMS maka telah berakhir tanggal 15 Agustus 2007. Proses berikutnya adalah akan dilakukan verifikasi dan pengolahan data, kemudian dilakukan uji publik untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Dijelaskan oleh Asisten Pembangunan Sekda Kota Yogyakarta Muh. Sardjono, SH. bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan waktu untuk proses pelayanan KMS selama 3 (tiga) bulan sejak 2 Juli lalu hingga 2 Oktober 2007 nanti.  Jangka waktu tersebut merupakan waktu keseluruhan proses pelayanan mulai dari pemberian surat pengantar dari RT, penandatanganan surat pengantar oleh Ketua RW, Lurah, Camat sampai dengan proses verifikasi, pengolahan data, uji publik, penetapan data keluarga miskin dan pencetakan KMS. Direncanakan mulai 12 Oktober KMS sudah bisa didistribusikan kepada masyarakat.

Ditambahkan oleh Sarjono, "jadi yang dimaksud dalam ketentuan Walikota ada alokasi waktu selama 3 bulan, dapat dijelaskan  1,5 bulan untuk proses pendaftaran dan administrasi, 1,5 bulan berikutnya pada 10 hari pertama untuk proses penyelesaian administrasi dan verifikasi pengajuan susulan, yang saat ini sudah mencapai jumlah 4700 pemohon.  Kemudian akan dilakukan uji publik, dari hasil uji publik tersebut akan dilakukan penetapan", tuturnya.

Sementara itu Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesejahteraan Sosial Trihastono, S.Sos menambahkan, "terkait dengan adanya kemungkinan ketidaktepatan data keluarga miskin sebagaimana informasi langsung masyarakat ataupun dari media massa, akan dilakukan uji publik. Uji publik dilakukan terhadap data yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 272 dan data atas pengajuan susulan". Pelaksanaan uji publik akan dilakukan di tingkat RW. Melalui mekanisme ini ditargetkan bisa dipenuhi dua prinsip yaitu prinsip formal yakni uji publik dilaksanakan dengan mengkaitkan kelembagaan masyarakat di tingkat basis (RT dan RW) serta memenuhi unsur substansi yakni dilakukan melalui pembahasan, penilaian dan kesepakatan di tingkat basis dan dilaksanakan oleh lembaga yang paling dekat dengan keberadaan data. Sehingga dengan uji publik, data yang diperoleh benar-benar menjadi suatu produk kolektif. Disamping berdasarkan  parameter juga dilihat dari keseharian dengan menggunakan penilaian dan pengamatan lingkungan melalui RT/RW.

Mekanisme uji publik dilakukan di forum tingkat RW yang dihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencermati, menilai dan menyepakati  data uji publik. Kemudian data tersebut dituangkan dalam berita acara  yang akan ditandatangani secara bersama oleh ketua RT/RW. Dengan mekanisme kolektif ini diharapkan akan mengurangi penilaian secara subyektif dan KMS akan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

abi is agusbudi | Tanya Komputer