Detail Berita
Perda Nomor 2 Tahun 2005
08-06-2009

IZIN GANGGUAN (HO)
Perda Nomor 2 Tahun 2005

Pengertian
Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
Tata Cara Pengajuan Izin
Mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan dilampiri :
Fotocopy KTP pemohon.
Dokumen untuk mengelola lingkungan hidup dikecualikan bagi usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil.
Fotocopy Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) / gambar situasi.
Denah tempat usaha dan gambar situasi (site plan tempat usaha yang jelas).
Fotocopy akte pendirian / cabang perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum.
Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau bukti sewa menyewa, jika tempat bukan milik sendiri.
Persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha yang digunakan dengan diketahui oleh pejabat wilayah setempat.
Izin Gangguan / HO lama yang asli bagi pemohon perpanjangan.
Surat Kuasa bagi yang tidak dapat mengurus sendiri.
Stopmap snelhelter warna kuning.
Sertifikat tanah / bukti kepemilikan.

Setelah formulir permohonan diisi dan dimintakan persetujuan dari pemilik tempat, tetangga utara, timur, selatan dan barat yang berdekatan dan dilampiri persyaratan tersebut diatas kemudian didaftarkan dan diserahkan kembali ke unit pelayanan di Dinas Perizinan untuk diteliti kelengkapan administrasinya.
Kemudian dilakukan pemeriksaan di lokasi tempat usaha, khusus bagi usaha-usaha yang diperkirakan secara langsung menimbulkan pencemaran/dampak yang besar pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pengendalian Izin Gangguan/HO
Setelah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis, dikeluarkan penetapan retribusi selanjutnya pemohon diberikan surat panggilan untuk membayar dan mengambil izin.
Jika tetangga keberatan / tidak menyetujui adanya usaha tersebut, maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya, dan terhadap keberatan ini akan diadakan penelitian untuk diselesaikan. (Pasal 8 ayat 1).
Besarnya Retribusi Izin Gangguan / HO, ditentukan oleh :
Luas ruang tempat usaha yang digunakan/pendukungnya.
Besarnya nilai factor yang terdiri (index lingkungan, index lokasi dan index gangguan). Perhitungan nilai factor (II.i x 30 %) + (IIo x 20 %) + (IG x 50%).
Tarif dasar :
a. Untuk tempat usaha dengan luas sampai dengan 100m ² sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah per meter persegi).
b. Untuk tempat usaha dengan luas 101m² sampai dengan 500m² sebesar Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah).
c. Untuk tempat usaha dengan luas 501m² sampai dengan 1000m² sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
d. Untuk tempat usaha dengan luas diatas 1000m² sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) permeter persegi.
Untuk tempat usaha lebih dari 1000m² dikenakan tarif sebagimana tersebut butir a,b,c, dan d

Rumus cara menghitung retribusi Izin Gangguan / HO :
LUAS RUANG TEMPAT USAHA X TARIF DASAR X JUMLAH BESAR NILAI FAKTOR

Sanksi :
Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Telp. 0274 – 555241, 555241, 515865/515866 Psw. 209
Fax 0274 – 555241, Email : perizinan@jogja.go.id 

abi is agusbudi | Tanya Komputer