Detail Berita
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN
08-06-2009

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

Menimbang : dst
Mengingat : dst

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasara sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum untuk menjaga kelestaran lingkungan.
10. Retribusi Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Perusahaan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk mela­kukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.  

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI  

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian pendaftaran ulang SIUP.


Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian pendaftaran ulang SIUP. 

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pendaftaran ulang SIUP.
   

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI  

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
   

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan berupa pelayanan pemberian pendaftaran ulang SIUP.
   
 

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF
   
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan pendaftaran ulang. 
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pemeriksaan lapangan, pengawasan dan pengendalian, biaya pembinaan dan biaya pelaporan.  


BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  

Pasal 8 

Penetapan struktur didasarkan pada nilai modal yang disetor dan kekayaan bersih perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi untuk setiap pendaftaran ulang SIUP ditetapkan sebagai berikut : 
a. Retribusi pendaftaran ulang SIUP untuk perusahaan kecil adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
b. Retribusi pendaftaran ulang SIUP untuk perusahaan menengah adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
c. Retribusi pendaftaran ulang SIUP untuk perusahaan besar adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
   

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN  

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
   


BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  

Pasal 11

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.  
 

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI  

Pasal 12
(1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.  


BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.  


BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN  

Pasal 14
(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi.
(2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
(3) Pembayaran diberikan tanda terima Retribusi yang sah.
   

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI  

Pasal 15
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.  


BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  

Pasal 16
(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.  

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN  

Pasal 17
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
   

BAB XV
KETENTUAN PIDANA  

Pasal 18
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat (1) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
(3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.  

BAB XVI
PENYIDIKAN  

Pasal 19

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berwenang :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

BAB XVII
PENGAWASAN  

Pasal 22
Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.  

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2009. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

abi is agusbudi | Tanya Komputer