Detail Berita
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
08-06-2009

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
6. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
7. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan PerUndang-Undangan.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
10. Surat Permintaan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar;
11. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, modal dan kekayaan bersih (Netto), kelembagaan, kegiatan usaha, dan jeni barang/jasa dagang utama.
   
BAB II
GOLONGAN PERUSAHAAN  

Pasal 2  
Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dibedakan dalam 3 (tiga) golongan usaha:
a. Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Perusahaan Menengah adalah perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
c. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
   
BAB III  
PERIZINAN  

Pasal 3
(1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan di Daerah wajib memiliki SIUP yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan SIUP dapat berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan di Daerah.
(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar. 
(4) Golongan perusahaan kecil wajib memiliki SIUP Kecil, golongan perusahaan menengah wajib memiliki SIUP Menengah dan golongan perusahaan besar wajib memiliki SIUP Besar.
(5) Bentuk, Format dan Isi SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
   
Pasal 4
(1) Perusahaan yang mengajukan SP-SIUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

(2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SIUP.
   
Pasal 5
(1) SIUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya SIUP.
   
Pasal 6
Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
a. Cabang Perusahaan atau Perwakilan Perusahaan;
b. Perusahaan Kecil perorangan yang :
1) tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
2) diurus dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat.
c. Pedagang Keliling, Pedagang asongan, Pedagang pinggir jalan atau Pedagang kaki lima.
   
Pasal 7
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.
   
Pasal 8
Perusahaan yang telah memiliki SIUP, wajib dipasang ditempat usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SIUP dan ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.
   
Pasal 9
Perusahaan yang telah memiliki SIUP baik dari Daerah maupun dari luar Daerah yang akan membuka cabang dan atau perwakilan di Daerah, sebelum melakukan usaha perdagangan wajib melapor secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  

   
BAB IV
PERUBAHAN PERUSAHAAN  

Pasal 10
Setiap terjadi perubahan data perusahaan, termasuk peruabahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan atau kepemilikan sahan, perusahaan wajib mengajukan SP-SIUP Perubahan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling nlama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.
   
Pasal 11
Apabila SIUP yang telah dimiliki perusahaan hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
   
Pasal 12
Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh SIUP baru, Pelaporan yang akan membuka cabang dan atau perwakilan, Perubahan SIUP serta SIUP Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
   
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK SIUP  

Pasal 13
Pemilik SIUP mempunyai hak :
a. Melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki;
b. Mendapatkan jaminan penyelenggaraan dalam rangka melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki.
   
Pasal 14
(1) Pemilik SIUP wajib melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dengan melaporkan kegiatan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai berikut :
a. Pemilik SIUP Kecil wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya pertanggal 31 Januari tahun berikutnya;
b. Pemilik SIUP Menengah dan Pemilik SIUP Besar sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
a. Laporan pertama selambatnya-lambatnya setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan;
b. Laporan kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang memiliki SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih seluruhnya dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(4) Bentuk, format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(5) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila akan menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan.  

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI  

Bagian Pertama
Peringatan Tertulis
Pasal 15
(1) Pemilik SIUP diberi peringatan tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena salah satu hal, sebagai berikut:
a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
b. Adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Peringatan Tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari pejabat yang ditunjuk.
(3) Tata cara peringatan tertulis, bentuk, format dan isi peringatan tertulis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
   
Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 16
(1) Apabila peringatan tertulis sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak dihiraukan oleh Pemilik SIUP, maka diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
   
Bagian Ketiga
Pencabutan SIUP
Pasal 17
(1) Sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP dapat dilakukan karena salah satu hal, sebagai berikut :
a. Tidak melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki.
b. Terbukti bahwa SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu.
c. Perusahaan yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau pidana oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkaitan dangan kegiatan usahanya;
d. Perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan lain yang berkaitan dangan kegiatan usahanya;
(2) Dalam hal alasan pencabutan SIUP adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pencabutan SIUP dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak waktu pemberhentian sementara SIUP berakhir.
(3) Tata cara Pencabutan SIUP, bentuk, format dan isi Keputusan Pencabutan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.  

Pasal 18
(1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pencabutan SIUP.
(2) Jawaban atas keberatan yang diajukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan, dan disampaikan secara terlulis disertai alasan-alasannya. 
(3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, dan belum ada jawaban atas keberatan tersebut, maka keberatan pencabutan SIUP dianggap diterima.
(4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka SIUP yang telah dicabut dinyatakan berlaku lagi.  


BAB VII
PEMBATALAN IZIN  

Pasal 19
(1) SIUP dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena salah satu hal, sebagai berikut : 
a. Perusahaannya bubar;
b. Pemilik SIUP meninggal dunia;
c. Izin Gangguannya tidak berlaku lagi;
d. Tidak melakukan pendaftaran ulang.

(2) Pernyataan pembatalan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.  

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 20

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala SKPD dibidang Perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi dengan menggunakan formulir sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,  
 

BAB IX
KETENTUAN PIDANA  

Pasal 21
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk Kas Daerah.  

BAB X
PENYIDIKAN  

Pasal 22
Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.  

Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24
Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
   
Pasal 25
(1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan.
(2) Permohonan SIUP yang diterima sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini belum diterbitkan SIUP, maka permohonan akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
   
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.  
  
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  

Ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

abi is agusbudi | Tanya Komputer