Detail Berita
Kementrian PAN Lakukan Survey Layanan Publik Di Kota Yogyakarta
19-10-2007

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara mengadakan survey layanan publik di berbagai propinsi, termasuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai sample lokasi dipilih Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Tim Survey dalam kunjungan ke Pemkot Jogja diterima oleh Asisten Tata Praja, H. Muh. Arifin, SH bertempat di Ruang Utama Balaikota belum lama ini. Mewakili Walikota Yogyakarta Arifin mengatakan, Pemkot Yogyakarta senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat. Dicontohkan, Pemkot telah mengadakan kesepakatan dengan Kementrian PAN dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. "Ini menegaskan komitmen Pemkot Yogyakarta untuk membangun kapasitas kinerja birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat mendorong penyediaan layanan publik yang berkualitas", kata Muh Arifin, SH.

Sementara itu Ketua Tim Survey Kementrian PAN, Drs. Eko Wijanarko, MM, mengatakan bahwa survey nasional untuk mengetahui gambaran langsung pelayanan publik di berbagai propinsi yang bertujuan meningkatkan peluang investasi di Indonesia dan pengembangan investasi di wilayah. "Dari hasil survey World Bank, Indonesia menempati peringkat 135 dari 175 negara dalam hal kemudahan pelayanan publik untuk berusaha (investasi). Sehingga diharapkan dari hasil survey ini nantinya dapat memperbaiki pelayanan publik sekaligus mendorong iklim investasi dapat berkembang", tambah Wijanarko.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam survey nasional ini beberapa aspek pelayanan akan dikaji lebih mendalam, terutama yang berkaitan pelayanan kesehatan, pelayanan bidang pendidikan, dan kependudukan seperti pelayanan KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah, juga pelayanan pemberian Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang ada di Kepolisian. Lebih dari itu, Tim Survey akan mempertajam gambaran layanan pelaksanaan investasi seperti layanan yang ada pada lembaga perizinan, termasuk jenis perizinan dan  mekanisme berinvestasi.

Disamping itu, tambah Wijanarko, survey nasional juga melihat langsung keluhan-keluhan dan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah. "Hasil survey nantinya akan dipublikasikan secara nasional sekitar bulan Desember 2007 oleh Presiden RI", imbuhnya.

Adapun instansi Pemkot yang dijadikan lokasi penelitian meliputi Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, Bagian Organisasi, Puskesmas dan Kantor Kecamatan.

abi is agusbudi | Tanya Komputer