Detail Berita
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009
14-04-2009

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009             Untuk menjaga citra, predikat Kota Yogyakarta serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye Pemilu tahun 2009, Walikota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 pada 10 Januari 2009 sebagai hasil revisi peraturan sebelumnya yakni Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2008.            Dalam Perwal No. 2 Tahun 2009 disebutkan bahwa alat peraga kampanye termasuk dalam jenis non komersial sehingga tidak dipungut biaya. Namun demikian diminta partai politik ataupun caleg harus tetap mengurus izin ke Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta dan nantinya akan diberikan stiker untuk ditempel ke alat peraga kampanye, kecuali untuk bendera tidak harus ada penempelan stiker. Untuk lebih jelasnya, beberapa Bab dalam Perwal No. 2 Tahun 2009 dapat disampaikan sebagai berikut :BAB IIJENIS ALAT PERAGA KAMPANYEPasal 2Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah :1.      Billboard/cahaya vertikal dengan ukuran maksimal lebar 4 m x tinggi 8 m;2.      Baliho vertikal dengan ukuran maksimal lebar 4 m x tinggi 6 m;3.      Spanduk dengan ukuran maksimal tinggi 0,9 m x panjang 8 m;4.      Umbul-umbul dengan ukuran maksimal lebar 0,9 m x tinggi 7 m;5.      Rontek/vertical banner dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 3 m;6.      Bendera;7.      Tempelan dan selebaran;8.      Balon udara dengan ketinggian maksimal 30 m dari permukaan tanah;9.      Berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.  BAB IIIIZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYEPasal 3(1)         Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.(2)         Setiap peserta Pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat-alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta.(3)         Pemasangan alat-alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin kecuali jenis alat peraga tempelan, selebaran dan jenis alat peraga berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.(4)         Alat-alat peraga kampanye yang berupa billboard/cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertical banner wajib dipasang/ditempel sticker izin. Pasal 4Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta. Pasal 5(1)         Calon pemasang mengisi blangko permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye kepada Kepala DPDPK, dengan melampirkan foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/ Surat Ijin Mengemudi/ lainnya) sebelum memasang alat peraga kampanye.(2)         Blangko permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye dan naskah Surat Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini. Pasal 6(1)   Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan paling lama sebagai berikut :1.      Billboard/cahaya 2 (dua) bulan;2.      Baliho 1 (satu) bulan;3.      Spanduk 1 (satu) bulan;4.      Umbul-umbul 1 (satu) bulan;5.      Rontek/vertical banner 1 (satu) bulan;6.      Bendera 1 (satu) bulan;7.      Balon udara 1 (satu) bulan;(2) Apabila pemegang izin bermaksud memperpanjang waktu pemasangan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin, pemasang wajib mengajukan perpanjangan.(3)   Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2)dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali perpanjangan sampai dengan berakhirnya masa kampanye.  BAB IVLARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYEPasal 7Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye Pemilu 2009 dilarang ditempatkan pada :1.      Ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Urip Sumohardjo, Jenderal Sudirman, Cik Di Tiro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Malioboro, Jenderal Ahmad Yani, Trikora dan Panembahan Senopati.2.      Setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada angka 1. dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat partai politik;3.      Bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Wijilan dan Taman Adipura termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya;4.      Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan Kraton, yang meliputi lapangan rumput dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali dalam rangka rapat umum;5.      Rumah Sakit, Puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi;6.      Tempat ibadah, Taman Makam Pahlawan dan gedung pemerintah termasuk Ruang manfaat jalan di depannya;7.      Jembatan, jalan layang, terminal bus, halte bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II, Tempat Khusus Parkir Sriwedani dan Tempat Khusus Parkir Limaran;8.      Badan jalan, divider jalan dan median jalan;9.      Tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan;10.  Tidak menutup lampu traffic dan rambu lalu lintas;11.  Tidak menutup reklame yang sudah berizin;12.  Tidak melintang di atas badan jalan. Pasal 8Khusus alat peraga kampanye berupa tempelan dan selebaran tidak boleh ditempel pada pohon milik Pemerintah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/ shelter, kotak pos dan fasilitas umum lainnya di seluruh ruas jalan. Pasal 9Pemasangan alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :1.      Isi tidak berbau SARA;2.      Berdiri menggunakan tiang sendiri;3.      Tidak merusak trotoar dan taman kota;4.      Jika baliho dan billboard  ditempatkan di trotoar harus pada sisi terdalam trotoar dan sejajar dengan trotoar;5.      Pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye jenis baliho dengan cara melubang trotoar harus ada izin dari Dinas Kimpraswil, disertai surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan seperti semula; 6.      Memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik dan tidak mengganggu kepentingan umum;7.      Alat peraga kampanye selain baliho dan spanduk pada panggung spanduk milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipasang di simpang jalan dengan jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang;  8.      Alat peraga kampanye jenis baliho yang ditempatkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :a.       untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu traffic:1).          untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;2).          untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut :a).          disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;b).          disisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;b.      untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan lampu traffic:1).          untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka di semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);2).          untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);c.       tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu traffic; d.      ukuran maksimal lebar 2 m x tinggi 3 m;e.       jika ditempatkan di trotoar harus pada sisi terdalam trotoar dan sejajar dengan trotoar;f.        jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic maka harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari tiang tersebut.9.      Mendapat persetujuan dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;10.  Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah Negara yang dikelola Pihak Ketiga.11.  Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilihan umum dan atau pemasang paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. BAB VPENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYEPasal 10(1)   Dinas Ketertiban, aparat kepolisian dan aparat keamanan lainnya berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum.(2)   Dinas Ketertiban dapat berkoordinasi dengan Poltabes dan aparat keamanan lainnya, KPU Kota, Panwaslu Kota, dalam rangka penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini.(3)   Penertiban alat peraga kampanye dilaksanakan secara bertahap dengan pengaturan tatakala tempat dan waktu sesuai urutan Daerah Pemilihan.(4)   Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya penertiban alat peraga kampanye, Dinas Ketertiban memberitahukan melalui pers release media massa. BAB VIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 11Alat peraga kampanye dari seluruh partai politik peserta Pemilu dapat dipasang secara bersama-sama pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atas fasilitasi KPU Kota dan Pemerintah Daerah.

abi is agusbudi | Tanya Komputer