Detail Berita
INOVASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
03-03-2009

 

Sebagian besar masyarakat percaya bahwa kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta menjadi salah satu terbaik di Indonesia. Banyak tokoh dan pemimpin di negeri ini adalah lulusan Yogyakarta. Pelajar dan mahasiswa berasal dari pelosok tanah air, sehingga Yogyakarta dikatakan sebagai Indonesia mini. Saat ini Kota Yogyakarta masih eksis mempertahankan julukannya sebagai Kota Pendidikan. Bahkan sektor Pendidikan menjadi salah satu andalan penopang lokomotif perekonomian disamping pariwisata.

Penghargaan
Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar) sembilan (9) tahun di Kota Yogyakarta telah menunjukkan keberhasilannya sejak beberapa tahun lalu. Terbukti Program Wajar 9 tahun ini pernah membuahkan penghargaan Widyakrama dari Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2004. Selain penghargaan tersebut, berdasarkan hasil penilaian BPS melalui Indeks Pembangunan Manusia selama lima tahun terakhir, posisi Kota Yogyakarta untuk ketegori kota selalu berada pada peringkat dua atau tiga.
Penghargaan dan keberhasilan tersebut diperoleh tak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta serta dukungan dari masyarakat lokal maupun dari berbagai daerah lainnya yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Yogyakarta. Sebuah inovasi kebijakan dilakukan Pemkot Yogyakarta sejak 2003 lalu dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan.

Kondisi Pendidikan Sebelum Inovasi
Sebelum diterapkan inovasi dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta masih kurang dalam penyelenggaraan pendidikan. Walaupun predikat sebagai Kota Pendidikan sudah melekat menjadi anggapan umum masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan di luar gaji dibandingkan dengan anggaran di luar gaji dalam APBD TA 2002 masih di bawah 5 %. Pemerintah Kota Yogyakarta juga masih kurang perhatiannya dalam penyediaan akses bagi warganya untuk memperoleh pendidikan yang layak, dengan alokasi anggaran untuk jaminan pendidikan (bea siswa) yang sangat rendah, kurang dari Rp 500.000.000,- per tahunnya. Di sisi lain juga masih ada kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan (sekolah) sehingga muncul persepsi masyarakat adanya sekolah favorit dan non favorit.
Kondisi lainnya adalah belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti mekanisme penerimaan siswa baru, kedudukan komite sekolah, ketentuan pungutan/iuran orang tua siswa dan sebagainya. Hal ini berimplikasi kepada penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan sekolah kurang akuntabel dan transparan dan menimbulkan persepsi bahwa biaya pendidikan semakin mahal.
Melihat kondisi yang kurang menguntungkan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan best practices pelayanan pendidikan dengan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga masyarakat; meningkatkan kualitas pendidikan anak didik; meningkatkan kualitas guru; meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan; dan mempertahankan dan meningkatkan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.

Inovasi Bidang Pendidikan
Mulai Tahun 2003 dibawah kepemimpinan Walaikota Herry Zudianto dirumuskan arah kebijakan pendidikan yang lebih tepat. Kebijakan pendidikan secara umum meliputi dua hal, yaitu peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan akses pendidikan dilaksanakan dengan menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Kota Yogyakarta untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Secara umum biaya pendidikan harus dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat membayar sesuai dengan kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu akan mendapat jaminan pendidikan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas anak didik, kualitas guru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan.
Menjadi komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempertahankan eksistensi Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Bersamaan dengan upaya tersebut, dari sisi alokasi anggaran diupayakan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Inovasi kebijakan yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan adalah :
Alokasi Anggaran Pendidikan
Mulai Tahun 2003 alokasi anggaran pendidikan ditingkatkan, pada Tahun 2006 telah dialokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 % dari APBD di luar gaji guru. Perhitungan anggaran pendidikan adalah dengan membandingkan anggaran pendidikan di luar gaji pada Dinas Pendidikan dengan keseluruhan belanja APBD di luar gaji. Proporsi anggaran pendidikan pada Tahun Anggaran 2004 sejumlah 12,53 %, Tahun Anggaran 2005 sejumlah 16,96 %, Tahun Anggaran 2006 sejumlah 22,10 %, dan Tahun Anggaran 2007 sejumlah 22,26 %.
Anggaran Jaminan Pendidikan
Mengalokasikan anggaran untuk Jaminan Pendidikan Daerah (bea siswa) dari tingkat TK sampai SMA / SMK, sehingga tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah karena alasan biaya. Anggaran Jaminan Pendidikan Daerah Tahun 2003 sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp.)
2003 777.780.000,-
2004 1.878.000.000,-
2005 3.237.260.000,-
2006 10.199.334.000,-
2007 14.302.140.000,-
Sumber : APBD Kota Yogyakarta

Pembentukan UPTD Jaminan Pendidikan Daerah
Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang khusus menangani Jaminan Pendidikan Daerah. Dengan adanya UPTD, maka pelayanan jaminan pendidikan daerah lebih fokus dan dapat mempercepat/mempermudah pelayanan.

Penyediaan Anggaran Operasional
Mulai tahun 2003 Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan anggaran operasional sekolah, besarnya anggaran berdasarkan pada indikator yang terukur, seperti ketersediaan sarana prasarana, kemampuan orang tua/wali siswa. Dengan indikator tersebut, maka semakin terbatasnya sarana prasarana dan rendahnya kemampuan orang tua/wali siswa akan semakin tinggi alokasi anggaran sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah dan mengeliminir kesan masyarakat terhadap adanya sekolah favorit dan non favorit.

Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah dengan menjadikan Guru Tidak Tetap (GTT) sekolah menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) pemerintah daerah. Sebagai gambaran, jika hanya menjadi GTT dan PTT sekolah honorarium perbulan rata–rata Rp 300.000,- namun setelah menjadi PTT Pemerintah Daerah akan mendapat honor sesuai dengan Upah Minimum Provinsi dan tambahan penghasilan, sehingga yang diterima setiap bulan minimal Rp 750.000,-. Dengan pengangkatan menjadi PTT Pemerintah Daerah diharapkan akan dapat meningkatkan kualitasnya dalam proses belajar mengajar.

Peningkatan Gizi Siswa
Peningkatan gizi siswa dilaksanakan melalui pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) untuk anak TK dan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pengembangan Community College
Untuk meningkatkan peranan sekolah kejuruan dalam pendidikan ketrampilan di masyarakat, beberapa sekolah menengah kejuruan telah melaksanakan Community College. Sumberdaya manusia dan fasilitas yang dimiliki sekolah dimanfaatkan pula sebagai tempat pendidikan ketrampilan bagi masyarakat.

Penerimaan Siswa Baru Berbasis Teknologi Informasi
Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui :

  1. Menyelenggarakan penerimaan siswa baru untuk SMP dan SMA/SMK dengan metode/sistem Real Time On Line (RTO) mulai Tahun 2006. Melalui mekanisme ini setiap calon peserta didik baru akan dapat mengetahui posisi nilai Ujian Akhir Nasional dan kemungkinannya untuk diterima pada sekolah yang dipilih. Informasi tersebut setiap detik dapat diakses melalui web site Pemerintah Kota Yogyakarta www.jogja.go.id. Dengan sistem RTO, penerimaan siswa baru lebih akuntabel, transparan dan informatif.
  2. Kegiatan Konsultasi Belajar Siswa On Line (KBS - On Line), yang merupakan fasilitas konsultasi belajar bagi siswa yang memiliki modul, sarana, mekanisme, kehandalan dan kemudahan akses. KBS On Line tersedia untuk siswa SLTP kelas 3 dengan materi pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris.

Paket Kebijakan Pendidikan
Dalam rangka mengatur penerimaan siswa baru, pemberian bea siswa dan revitalisasi pengurus Komite Sekolah, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan tersebut antara lain:
- Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Yogyakarta., yang kemudian direvisi dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008. Substansi dari Peraturan Walikota ini adalah dalam penerimaan siswa baru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, calon peserta didik baru tidak dipungut biaya administrasi karena dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) . Biaya pendaftaran dibebankan kepada calon peserta didik baru TK,SMA, dan SMK.

- Keputusan Walikota Nomor 236/KEP/2007 tentang Kuota Peserta Didik Baru Masuk SMP dan SMA Negeri di Kota Yogyakarta. Keputusan Walikota ini berisi kuota penerimaan siswa baru bagi warga Kota Yogyakarta, luar Kota Yogyakarta dalam Provinsi DIY, dan luar Provinsi DIY. Kebijakan ini disamping dapat memberikan akses yang lebih besar bagi penduduk Kota Yogyakarta dalam memperoleh pendidikan, juga secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pendidikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan kontribusi dalam peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini karena setiap sekolah akan memiliki peluang yang relatif sama untuk mendapatkan anak didik yang berkualitas. Pada akhirnya kesan adanya sekolah favorit dan non favorit secara bertahap akan berkurang.

- Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur alokasi anggaran jaminan pendidikan daerah (bea siswa) seperti sasaran dan mekanisme pemberiannya. Jaminan Pendidikan Daerah diberikan kepada peserta didik penduduk pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan peserta didik yang berprestasi akademik.

- Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Tujuan dari peraturan walikota ini adalah dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah agar dapat berjalan dengan akuntabel, transparan dan partisipatif. Adanya pedoman penyusunan dan pengelolaan APBS ini mungkin yang pertama di Indonesia. Dengan adanya pedoman tersebut maka akan ada standar mekanisme pengelolaan keuangan sekolah.

- Keputusan Walikota Nomor 237/KEP/2007 tentang Penetapan Besaran Jaminan Pendidikan Daerah, yang pada prinsipnya berisi komponen biaya pendidikan yang dibiayai oleh jaminan pendidikan daerah dan jumlah biaya pada setiap komponen tersebut.

- Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah, yang pada prinsipnya berisi mekanisme pembentukan komite, keterlibatan masyarakat dalam komite, tugas dan tanggungjawab komite sekolah.

j. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Pemberian bantuan kepada 622 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp. 484.500.000,- dan penyaluran bantuan sebesar Rp. 374.000.000,- kepada TKA-TPA yang tersebar pada setiap RW. Stimulan ini diharapkan dapat menggugah masyarakat akan pentingnya PAUD dalam penanganan pendidikan di usia keemasan anak.
k. Pembangunan Taman Pintar
Pembangunan Taman Pintar sebagai wahana pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suasana yang menyenangkan. Taman Pintar mulai dibangun pada Tahun 2004 dan diharapkan akan dapat diselesaikan pada Tahun 2008, dengan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2007 telah dialokasikan anggaran sekitar Rp. 58.000.000.000,-. Dibangunnya Taman Pintar ini ternyata telah menarik berbagai kunjungan masyarakat baik dari dalam Kota Yogyakarta maupun dari luar Kota, dengan jumlah kunjungan per-hari rata-rata 1500 orang. Taman Pintar juga telah menjadi ikon wisata pendidikan dan semakin memperkuat citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.
Pelaksanaan inovasi kebijakan bidang pendidikan memberikan banyak manfaat pada masyarakat, sehingga inovasi kebijakan tersebut akan tetap dilanjutkan dengan :

 

  1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, untuk memberikan payung hukum terhadap beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan.
  2. Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
  3. Mengoptimalkan peranan Komite Sekolah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolahan.
  4. Merintis sekolah menengah tingkat atas dengan muatan pendidikan anti korupsi, sebagai tindaklanjut pelaksanaan pakta integritas.
  5. Menyelesaikan pembangunan Taman Pintar.***

abi is agusbudi | Tanya Komputer