Detail Berita
IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN
03-03-2009

Media Info Kota edisi 7 bulan yang lalu telah memua tentang Izin Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan, untuk edisi kali ini kami menyajikan tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan

JENIS SARANA KESEHATAN TERDIRI DARI :

Sarana Kesehatan terdiri dari :
SARANA MEDIK DASAR
1. Sarana Medik Dasar meliputi :
a. Praktik berkelompok Perawat
b. Praktik berkelompok Bidan
c. Praktik berkelompok Fisioterapis
d. Praktik berkelompok Dokter Umum
e. Praktik berkelompok Dokter Gigi
f. Balai Pengobatan
g. Balai Kesehatan Ibu dan Anak ( BKIA)
h. Rumah Bersalin
i. Jenis sarana medik dasar lain yang sesuai peraturan perundang-undangan
 Sarana Penunjang Medik Spesialis meliputi :
a. Praktek berkelompok Dokter Spesialis
b. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis
c. Rumah Sakit Umum
d. Jenis sarana medik spesialis lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

SARANA PENUNJANG MEDIK terdiri dari :
a. Laboratorium Klinik
b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat
c. Apotek
d. Toko Obat
e. Optikal
f. Pemberantasan Hama ( Pest Control )
g. Toko Alat Kesehatan
h. Jenis sarana penunjang medik lain yang sesuai dengan peraturan perundang-udangan.
Perizinan :
  1. Setiap sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan profesinya, wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  2. Izin diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi syarat administrasi dan syarat teknis.
Masa Berlaku Izin :
Izin berlaku selama 5 ( lima ) tahun
Apabila :
(1) Masa belaku izin sudah berakhir
(2) Pindah alamat
(3) Kepemilikan izin berubah
(4) Dicabut izinnya karena suatu alasan tertentu maka diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru

Syarat Administrasi :
(1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku bagi pemohon perorangan
(2) Foto Copy Akte Pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum atau berbadan usaha
(3) Foto Copy Surat Izin Kerja ( SIK ) dan atau Surat Izin Praktek ( SIP ) tenaga Kesehatan
(4) Melampirkan denah lokasi bangunan
(5) Foto Copy Izin Gangguan
(6) Proposal Uji Kelayakan dalam pengelolaan sarana kesehatan
(7) Surat pernyataan untuk memeriksakan kualitas air setiap 6 ( enam ) bulan bermeterai
cukup.
Pembatasan Izin :
  1. Apoteker yang menyelenggarakan praktek profesi di apotek sebagai apoteker pengelola apotek diberikan izin praktik berupa Surat Izin Apotek ( SIA ) paling banyak 1 (satu) tempat praktek .
  2. Bidan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
  3. Perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan minimal berpendidikan Diploma III Keperawatan dan diberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) paling banyak 1(satu) tempat praktik.
  4. Fisioterapis, Akupunkturis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) paling banyak 1(satu) tampat praktik.

Syarat Perizinan :

(1) Syarat administrasi permohonan izin dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menyelenggarakan pelayanan Sarana Kesehatan adalah sebagai berikut :
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk permohonan yang masih berlaku;
b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
c. Surat keterangan persetujuan kerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan;
d. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
e. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
f. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
g. Rekomendasi dari organisasi profesi;
h. Pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.
(2) Permohonan izin penyelenggaraan sarana kesehatan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk permohonan yang masih berlaku bagi pemohon perorangan ;
b. Foto copy akta pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum atau berbadan usaha ;
c. Foto copy izin gangguan;
d. Melampirkan denah lokasi bangunan ;
e. Proposal studi kelayakan dalam pengelolaan sarana kesehatan

Persyaratan teknis permohonan izin penyelenggaraan sarana kesehatan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota

Tata Cara Perizinan :

1) Pengajuan izin penyelenggaraan sarana kesehatan, permohonan izin mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2) Izin dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
3) Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja, sejak diterimanya permohonan.
4) Apabila tidak ada pemberitahuan persyaratan dinyatakan belum lengkap dan atau belum benar.
5) Permohonan izin ditangguhkan apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan atau belum benar.
6) Proses pencermatan permohonan izin ditangguhkan sejak diterimanya surat pemberitahuan dan dapat diproses kembali setelah persyaratan dilengkapi sesuai dengan surat pemberitahuan.
Permohonan izin ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.

Bentuk Surat Izin :

(1) Surat Izin memuat ketentuan bersifat umum dan khusus yang wajib ditaati oleh pemegang izin.

(2) Ketentuan umum memuat sekurang-kurangnya :

  1. Seorang atau kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib menjamin kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan;
  2. Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib membantu program pemerintah di bidang kesehatan;
  3. Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilarang promosi yang berlebihan baik lewat media cetak maupun media elektronik tentang kemampuan pelayanan ;
  4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara mobile hanya diperbolehkan untuk kegiatan bakti sosial, penanggulangan bencana, kegawatdaruratan serta kegiatan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang memiliki izin .
  5. Wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Ketentuan khusus diatur sebagai berikut :

Untuk praktek perorangan/kelompok Perawat
1) Wajib memasang papan nama sesuai SIP ;

Untuk praktek perorangan/kelompok Bidan
1) Wajib memasang papan nama sesuai SIP ;
Untuk praktek perorangan / kelompok Fisioterapis, Terapis Wicara dan Okupasi Terapis
1) Dapat menerima pasien / klien dengan rujukan dan atau tanpa rujukan
2) Berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan ketrampilan di bidangnya .
Untuk Laboratorium Klinik
1). Laboratorium Klinik yang berkerjasama dengan sarana kesehatan lain harus dengan perjanjian kerjasama yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh memasang papan nama di sarana tersebut.
2) Mengirimkan surat perjanjian kerjasama tersebut kepada Walikota atau pejabat yang ditujuk yang berwenang di bidang kesehatan.
Untuk Rumah Sakit Umum
3) Menyediakan jasa pelayanan rawat inap untuk klas III minimal 25 % dari jumlah tempat tidur
4) Menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain untuk kepentingan rujukan pasien
Untuk Apotek
1) Wajib membuat catatan obat wajib apotek
Untuk Toko Obat
1) Wajib mempunyai catatan pembelian obat-obatan
2) Tidak diperbolehkan melayani permintaan obat yang menggunakan resep dokter
3) Tidak diperbolehkan menjual obat keras
4) Tidak diperbolehkan membuat obat dan membungkus atau membungkus kembali obat.
Untuk Balai Pengobatan
1) Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapis sederhana sesuai dengan kewenangan perawat dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik.
Untuk Balai Kesehatan Ibu dan Anak ( BKIA )
2) Mempunyai fasilitas peralatan standar praktek bidan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk Optical
1) Dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomaly retraksi.
Untuk Rumah Bersalin
1) Mempunyai fasilitas peralatan standar diagnostik bidan sederhana dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan
pelayanan medik.
Untuk Pemberantasan Hama (Pest Control)
1) Wajib menjaga lingkungan
2) Lokasi terletak pada jarak yang aman dari pemukiman dan dapat dijangkau kendaraan pengangkut kebakaran dan ambulan
Untuk Toko Alat Kesehatan
1) Wajib mempunyai catatan pembelian alat kesehatan
2) Hanya menjual alat kesehatan yang telah terdaftar (memiliki ijin edar)
3) Alat kesehatan yang dijual tidak menimbulkan bahaya dalam penggunaannya
4) Mampu menjaga mutu, manfaat dan keamanan alat kesehatan selama berada dalam tokonya.
(4) Surat ijin sebagaimana di atas wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat / dibaca
oleh umum.



 





 

abi is agusbudi | Tanya Komputer