Detail Berita
Dewan Bahas Raperda Kependudukan
19-10-2007

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta secara intensif membahas 2 raperda mengkait pengaturan masalah kependudukan. Kedua raperda adalah raperda Administrasi Kependudukan dan raperda Retribusi Administrasi Kependudukan. Salah satu tahapan pembahasan raperda tersebut adalah rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi berlangsung Rabu (4/7) dan rapat paripurna dengan agenda Jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi Senin (9/7).

Dalam dua raperda ini, Walikota Yogyakarta, H. Herry Zudianto menjelaskan, Raperda Administrasi Kependudukan selain mengacu pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keppres No. 88 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Kepmendagri No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, juga mengatur hal-hal bermuatan lokal yakni Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Santunan Kematian Bagi Pemilik KTP dan KIA.

Dalam rapat paripurna juga dibahas perlunya keterlibatan RT/RW dalam pelayanan administrasi kependudukan. Herry menjelaskan, bahwa dalam pelayanan administrasi kependudukan, pemkot senantiasa berkomitmen melibatkan RT/RW antara lain dalam proses pindah datang, penerbitan KTP pertama kali dan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Untuk pelayanan adminstrasi kependudukan bagi warga miskin, dalam raperda tersebut tidak membedakan antara warga yang miskin dan tidak miskin. Sehingga hak dan kewajiban setiap penduduk diberlakukan sama, termasuk dalam pembiayaan retribusi. Apabila ada penduduk tidak mampu terhadap besaran retribusi yang ditetapkan dalam raperda, telah diatur adanya kemungkinan pengurangan, keringanan bahkan pembebasan besaran retribusi. Pada kesempatan itu, Walikota juga menyampaikan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa.

Sementara itu usulan dewan membebaskan pengurusan biaya pencatatan kematian dapat diterima pemkot khusus untuk penduduk kota Yogyakarta, sedangkan bagi penduduk luar kota tetap dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang akan ditetapkan.

 

abi is agusbudi | Tanya Komputer