Detail Berita
1.7 MILYAR DANA REHAB REKONSTRUKSI 2008
28-07-2008

1.7 MILYAR DANA REHAB REKONSTRUKSI 2008

 

Untuk memulihkan Kota Yogyakarta pasca bencana gempa bumi 2 tahun lalu, dikucurkan dana sebesar Rp. 1.782.343.000. Dana sebesar itu merupakan dana stimulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan, bidang infrastruktur pendukung pemerintah setempat. Dana yang berasal dari pemerintah pusat ini diperuntukan bagi perbaikan balai/gedung serbaguna, balai/kantor Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) / kampung, pos kamling / pos ronda di wilayah Kota Yogyakarta.

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Drs Sudarsono, MM, pelaksanaan penggunaan dana stimulan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan peran masyarakat sebagai pelaku utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum. Sesuai tatakala kegiatan ini dilaksanakan bulan Mei hingga September 2008.

Penetapan penerima bantuan ini adalah RT/RW yang mempunyai balai / gedung pertemuan / gardu yang rusak akibat gempa dan masuk pada daftar rekapitulasi sebagai calon penerima dana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota nomor 157/KEP/2008.

Lebih lanjut menurut Sudarsono, Tujuan pemberian dana ini adalah membantu mempercepat pemulihan kondisi masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar permukiman. Pelaksanaan penggunaan dana ini akan didampingi Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kimpraswil dan Bappeda. “Dengan dana ini diharapkan terjadi percepatan pemulihan / mendukung pemenuhan kebutuhan dasar sarana prasarana permukiman pasca bencana gempa bumi” tandasnya. Dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan merupakan dana yang dihibahkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan sosial dengan nominal bervariasi. Sedangkan penetapan nominalnya ditentukan melalui verifikasi teknis dan lapangan.

Berdasarkan hasil verifikasi dan penetapan alokasi tersebut maka pemohon diminta untuk menyusun proposal. Kemudian proposal diverifikasi kelayakannya untuk disetujui oleh tim dan digunakan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan surat permintaan pembayaran langsung.

Lokasi pelaksanaan ditentukan pada lingkungan masyarakat yang terkena bencana gempa bumi. Pemilihan obyek kegiatan merupakan prioritas masyarakat dan harus dihindari dari duplikasi dengan kegiatan dari berbagai sumber dana. RT / RW diwajibkan menyusun laporan penggunaan dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan ini yang diketahui Lurah dan Ketua LPMK.

abi is agusbudi | Tanya Komputer