Detail Berita
PEMILIHAN RT/RW MASA BHAKTI 2008-2011
24-06-2008

PEMILIHAN RT/RW  MASA BHAKTI 2008 – 2011

 

            Kepengurusan RT/RW di wilayah Kota Yogyakarta masa bhakti 2005 - 2008 akan segera berakhir 31 Juli 2008 mendatang. Untuk melanjutkan kepengurusan, dilakukan pemilihan pengurus RT/RW masa bhakti 2008 - 2011 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli dengan koordinasi Camat dan Lurah setempat.

            Ditemui di Balaikota, Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Drs. Sudarsono, MM mengatakan, akan memfasilitasi Pemilihan Pengurus RT/RW masa bhakti 2008 - 2011 dengan dana Rp. 240.990.000,-. “Dana bantuan tersebut digunakan untuk biaya fotocopy, penulisan piagam, makan minum dan transport yang pengelolaannya dilakukan melalui kelurahan setempat. Sedangkan dana bantuan yang lansung diterimakan untuk pelaksanaan pemilihan RT/RW masing-masing sebesar Rp.50.000,- dan bantuan fotocopy”, ujarnya.

Tatacara pemilihan RT/RW diatur dalam Perda Nomor 12/2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); sedang untuk pelaksanaan didasarkan Perwal Nomor 33/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 12/2002.

Dijelaskan Sudarsono, ruang lingkup ketugasan kepengurusan RT/RW meliputi urusan keagamaan; keamanan, ketentraman dan ketertiban; pendidikan dan penerangan; lingkungan hidup; pembangunan, perekonomian dan koperasi; kesehatan dan kesejahteraan sosial; pemuda, olahraga dan peranan wanita; kependudukan; dan wisata, seni dan budaya. “Namun demikian urusan-urusan tersebut dapat disesuaikan menurut kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, serta dapat dibagi dalam seksi-seksi. Ketua umum merupakan penanggungjawab dalam urusan-urusan tersebut”, tandasnya.

            Ditambahkan oleh Kasubbag Bina Kecamatan dan Kelurahan, Polana Setiya Hati, warga masyarakat yang dapat dipilih sebagai pengurus RT/RW adalah penduduk WNI baik laki-laki maupun perempuan yang bertakwa kepada Tuhan YME; setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah dasar, berumur 21 tahun atau pernah kawin; sehat jasmani dan rohani; berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat; tidak sedang menjalani hukuman pidana; mengenal daerah dan dikenal masyarakat setempat; mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat; telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan tanpa putus, terdaftar dalam Kartu Keluarga dan mempunyai KTP setempat; tidak sedang menjabat sebagai perangkat kelurahan dan kecamatan setempat; dan  tidak telah menjabat lebih dari 2 periode masa kepengurusan secara berturut-turut pada jabatan yang sama.Adanya pembatasan masa jabatan ini  diharapkan muncul regenerasi kepengurusan dan memberi kesempatan kepada warga masyarakat yang potensial”, jelas PNS yang akrab disapa Bu Olla.

Dalam perwal tersebut mengatur proses pemilihan RT/RW dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu persiapan pemilihan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan dan penerimaan calon pengurus, kemudian pelaksanaan musyawarah pemilihan dan pelaporan.

Pembentukan panitia pemilihan dilakukan melalui musyawarah mayarakat yang terdiri dari ketua, sekretaris dan beberapa anggota, dan pelaksanaannya difasilitasi oleh Lurah. Tugas panitia pemilihan adalah menerima nama calon pengurus yang diusulkan, melaksanakan pemilihan, mengumumkan hasil susunan pengurus dan membuat berita acara hasil musyawarah.

Musyawarah pemilihan RT/RW dilaksanakan secara demokratis oleh suatu panitia pemilihan dengan jumlah calon pengurus yang diajukan sekurang-kurangnya 3 orang. Musyawarah ini untuk menetapkan ketua, sekretaris dan bendahara. Sedang untuk seksi-seksi dalam RT/RW ditunjuk oleh ketua terpilih melalui musyawarah atau pemilihan dengan pengurus terpilih lainnya. Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dengan dilampiri daftar hadir peserta dan susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan. Sedangkan susunan seksi-seksi dalam kepengurusan RT/RW yang terpilih dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Seksi-seksi.

Pemilihan pengurus RT diikuti oleh Kepala Keluarga (KK) atau yang mewakili. Pemilihan Pengurus RW diikuti oleh perwakilan KK setempat dengan ketentuan 10 KK diwakili  oleh 1 orang dan 3 orang perwakilan pengurus setiap RT terpilih. Pemilihan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh yang diundang. Musyawarah dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan. Apabila pada waktu dibuka peserta yang datang tidak memenuhi kuorum, musyawarah ditunda selama-lamanya 1 jam. Apabila dengan penundaan waktu belum juga memenuhi kuorum, maka musyawarah tetap dapat berjalan dan segala keputusannya dinyatakan sah.

Terpisah Kasubid Pengembangan Sistem Informasi BKKBC, Drs. Deddy Ferriza, mengatakan, dengan berlakunya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai UU 23 Tahun 2006, input database alamat RT/RW harus ditulis dengan alamat numerik, tidak bisa abjad atau gabungan numerik dan abjad. Bagi RT yang nomenklaturnya menggunakan gabungan angka dan abjad maka harus dirubah menjadi RT dengan angka, melanjutkan RT terakhir dalam lingkup kelurahan. Dengan adanya nomenklatur tersebut maka pembiayaan perubahan KK akan dibebankan pada APBD pemkot.(ism)

 

abi is agusbudi | Tanya Komputer