Detail Berita
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
13-06-2008

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta terus kami upayakan. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang memberikan multiplier effect paling tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat kami alokasikan anggaran yang signifikan.

Dari sisi strategi penganggaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan melalui tiga cara, Pertama adalah pengalokasian anggaran santunan kepada masyarakat. Alokasi anggaran ini ditujukan untuk menyelamatkan warga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan agar dapat terpenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta perbaikan sarana prasarana dasar permukiman. Untuk kebijakan santunan,  data yang digunakan adalah sesuai data Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang dikeluarkan setelah melalui proses verifikasi. Kedua, mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggaran ini dilaksanakan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui anggaran penguatan modal baik pinjaman maupun bantuan,  dan tidak langsung melalui perbaikan berbagai fasilitas sarana prasarana perkotaan dan  perekonomian  seperti jalan dan manajemen lalu lintas, pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima dan sebagainya. Ketiga, adalah peningkatan kapasitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan yang dilaksanakan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dan peningkatan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Dalam jangka panjang, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. Visi Kota Yogyakarta adalah ”Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Wisata Berbasis Budaya Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan”. Selanjutnya untuk melaksanakan visi tersebut, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu lima tahun. Untuk lima tahun pertama periode tahun 2007-2011 diatur dengan  Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah tersebut, selanjutnya ditetapkan strategi pembangunan daerah dalam bentuk tematik pembangunan. Tema tahun 2008 adalah Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata.

Makna ”Pariwisata Berbasis Budaya” adalah kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak dan daerah lain. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan terobosan baru yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan dan wisata belanja, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

Makna ”keragaman atraksi dan daya tarik wisata” adalah bahwa pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta yang didasarkan pada budaya perlu didukung dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata. Keragaman tersebut antara lain wisata belanja, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata pendidikan. Keragaman atraksi dan daya tarik wisata mengandung makna pula tuntutan untuk selalu kreatif dan kompetitif dari seluruh pelaku wisata untuk selalu mengembangkan potensi dan menangkap peluang pasar yang dinamis.

 Pada intinya, tujuan menciptakan kota pariwisata adalah bagaimana Kota Yogyakarta semakin menarik untuk dikunjungi. Dengan demikian Kota Yogyakarta harus didesain sedemikian rupa agar indah, cantik, bersih, tertib dan aman disertai dengan pemasaran dan promosi wisata yang berkelanjutan. Partisipasi dan kesadaran dalam menciptakan Kota Yogyakarta agar menarik dikunjungi  sangatlah diperlukan, mengingat pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian Kota Yogyakarta.

Menciptakan daya tarik wisata dan obyek wisata dilaksanakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana  Kota, meningkatkan daya tarik obyek wisata,  merencanakan dan menyusun event wisata serta menciptakan suasana kondusif Kota Yogyakarta. Selanjutnya untuk pelaksanaan promosi wisata dilaksanakan melalui pengiriman misi kesenian ke berbagai daerah dan mengikuti berbagai event pengembangan/pameran wisata. Target pelaksanaan tematik Tahun 2008 dalam jangka pendek adalah meningkatkan kunjungan wisata dan meningkatkan lama tinggal, sedangkan dalam jangka panjang adalah meningkatkan peran pariwisata sebagai penggerak perekonomian Kota Yogyakarta. Sasaran pengembangan pariwisata berbasis budaya yang akan dilaksanakan antara lain :

1.            Optimalisasi pemasaran dan kerjasama pariwisata, dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan  ke Kota Yogyakarta;

2.            Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas wisata minat khusus sebagai alternatif  bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Wisata minat khusus tersebut antara lain wisata belanja, wisata pendidikan, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata konvensi dan lain-lain;

3.            Pengembangan enam kawasan wisata;

4.            Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan industri pariwisata;

5.            Pengembangan dan pembinaan seni budaya berbasis masyarakat tingkat kelurahan;

6.            Peningkatan kualitas dan kuantitas atraksi seni tradisional, kontemporer maupun modern secara reguler maupun insidental;

7.            Mendorong terselenggaranya event-event wisata, seni dan budaya, ekspo, maupun konvensi;

8.            Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang keindahan dan kenyamanan Kota Yogyakarta;

9.            Peningkatan kesadaran masyarakat dan seluruh stakeholder terhadap persoalan kepariwisataan, seni dan budaya;

10.        Memberikan kemudahan akses untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta.

 

Dalam ranah implementasi, pelaksanaan tematik Tahun 2008 dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik yang berkaitan langsung dengan pariwisata maupun yang tidak berkaitan secara langsung. Program dan kegiatan yang dilaksanakan  dapat dikategorikan yang berkaitan langsung dengan pariwisata, namun ada juga terkait secara tidak langsung. Secara garis besar program kegiatan yang dilaksanakan dapat dibagi menjadi dua program, pertama menciptakan daya tarik wisata Kota Yogyakarta melalui event-event wisata dan obyek wisata, kedua melakukan promosi wisata.

Selanjutnya berikut ini ringkasan gambaran APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008, untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

 

A.    Urusan Pendidikan

Kebijakan anggaran pendidikan diarahkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, dengan sasaran peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas anak didik dan guru, peningkatan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan pendidikan informal di masyarakat. Secara operasional anggaran pendidikan adalah sebagai berikut:

1.      Alokasi anggaran pendidikan disesuaikan dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan proporsi anggaran pendidikan terhadap APBD minimal 20%. Mulai Tahun 2006 proporsi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan tersebut, dan untuk Tahun 2008 telah mencapai 25%

2.      Penyediaan anggaran Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp 15.857.700.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

3.      Penerimaan siswa baru untuk SMP dan SMA dengan sistem on line. Sistem ini bertujuan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penerimaan siswa baru. Dalam jangka panjang sistem ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

4.      Penyediaan anggaran biaya operasional sekolah negeri sejumlah Rp 8.679.462.600,- (delapan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan termasuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar. Parameter pengalokasian pada tiap satuan pendidikan ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana, kemampuan komite sekolah, dan jumlah rombongan belajar. Dengan parameter tersebut diharapkan alokasi anggaran dapat mencerminkan prinsip akuntabilitas, keadilan,  responsibilitas dan transparansi.

5.      Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dialokasikan anggaran sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang antara lain digunakan untuk subsidi siswa dan guru berprestasi serta event-event kegiatan siswa sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan bantuan untuk peningkatan mutu beberapa sekolah sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

6.      Operasional sekolah swasta dianggarkan sejumlah Rp 389.800.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk peningkatan mutu dianggarkan sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

7.      Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah dengan anggaran sejumlah Rp 236.444.500,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Kegiatan ini dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam budaya membaca sedangkan jangka pendek untuk meningkatkan eksistensi perpustakaan komunitas tingkat RW dialokasikan anggaran sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

8.      Peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar melalui peningkatan status Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sekolah menjadi Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengangkatan menjadi PTT Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui proses seleksi  yang  dilaksanakan pada Tahun 2007 dan Tahun 2008. Untuk Tahun 2007 diangkat sejumlah 578 orang yang terdiri dari Guru Tidak Tetap sejumlah 309 orang dan Pegawai Tidak Tetap sejumlah 269 orang. Pengangkatan PTT tersebut berimplikasi kepada penganggaran honorarium kurang lebih sejumlah Rp 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan  ratus juta rupiah).

Kemudian untuk insentif GTT dan PTT disediakan anggaran sejumlah Rp 10.888.436.000,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

9.      Peningkatan kualitas guru melalui pendidikan penyetaraan dengan anggaran sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

10.  Peningkatan gizi siswa, melalui pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah. Pada Tahun 2008 ini untuk sekolah taman kanak-kanak dialokasikan anggaran sejumlah Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan untuk SD/MI sejumlah Rp 2.591.750.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11.  Rehabilitasi gedung Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus dan pendampingannya dengan anggaran sejumlah Rp 14.950.570.000,- (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pengadaan mebelair ruang kelas serta  rehabilitasi gedung SMP, SMA, dan SMK dengan anggaran sejumlah Rp 1.278.645.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). 

12.  Peningkatan sarana dan prasarana fisik lainnya adalah lantainisasi dengan keramik untuk sekolah-sekolah dengan anggaran sejumlah Rp 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah), pemasangan con block pada berbagai halaman sekolah dasar dengan anggaran sejumlah Rp 929.438.750,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Target kami adalah agar seluruh lantai sekolah sudah berupa keramik dan  halaman sekolah dasar di Kota Yogyakarta sudah dipasang con block. Di samping itu untuk meningkatkan kesehatan sekolah, secara bertahap dilakukan penggantian bak kamar mandi dengan menggunakan kran pada sekolah negeri, yang pada Tahun 2008 dianggarkan sejumlah Rp 143.461.388,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Sedangkan kranisasi sekolah swasta dianggarkan  sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13.  Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, seperti untuk rehabilitasi gedung sekolah dan mebelair dengan anggaran sejumlah Rp 14.490.570.000,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh  juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

14.  Pembangunan lanjutan Taman Pintar dengan anggaran sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

15.  Pengembangan pendidikan kejuruan melalui pengadaan alat praktek kerja dengan anggaran sejumlah Rp 3.978.436.600,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

16.  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dialokasikan anggaran bantuan kepada PAUD  di tingkat RW sejumlah Rp 484.500.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

17.  Penganggaran untuk bantuan keagamaan sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Bantuan tersebut dialokasikan untuk bantuan pasca gempa fasilitas keagamaan bantuan kepada lembaga keagamaan, bantuan peningkatan pengembangan agama,  bantuan peningkatan pembangunan pendidikan agama, dan bantuan kepada kepanitiaan kegiatan keagamaan.

 

B.     URUSAN KESEHATAN

Urusan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan pelayanan kesehatan. Kegiatan dan bantuan yang dilaksanakan untuk urusan kesehatan antara lain sebagai berikut:

1.      Jaminan Kesehatan Daerah yang diberikan untuk rawat jalan, penambahan obat di luar formularium, dan emergency sejumlah Rp 2.359.656.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

2.      Jaminan Kesehatan Daerah untuk rawat inap dialokasikan anggaran sejumlah Rp 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)

3.      Jaminan Kesehatan Daerah untuk penambahan obat di luar formularium di RSUD disediakan anggaran Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

4.      Penyediaan jaminan kesehatan kepada Ketua dan Sekretaris RT, RW, LPMK dengan anggaran sejumlah Rp 572.590.000,- ( lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu  rupiah), PKK RW dan Kader Kesehatan dengan anggaran Rp 343.680.000,-  (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

5.      Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dianggarkan sejumlah Rp 4.501.699.500,- (empat milyar lima ratus satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang digunakan untuk belanja bahan obat-obatan dan suku cadang alat kesehatan.

6.      Pengelolaan operasional Puskesmas dialokasikan anggaran sejumlah Rp 2.505.081.200,- ( dua milyar lima ratus lima juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

7.      Anggaran  sejumlah Rp 7.169.000.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah) digunakan untuk rehabilitasi beberapa Puskesmas antara lain Gondokusuman I, Ngampilan, dan Mantrijeron.

Rehabilitasi juga dilaksanakan untuk beberapa Puskesmas Pembantu antara lain Tompeyan dan Dukuh dengan anggaran kurang lebih sejumlah Rp 1.306.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam juta rupiah).

8.      Peningkatan layanan RSUD akan dikembangkan bangunan RSUD dalam rangka  pelayanan kepada masyarakat dengan anggaran sejumlah Rp 1.926.635.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

9.      Peningkatan kesehatan ibu hamil kurang mampu dengan anggaran sejumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)

10.  Peningkatan pelayanan posyandu dengan anggaran sejumlah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

11.  Peningkatan kesehatan usia lanjut dengan anggaran sejumlah Rp 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

12.  Pemberantasan penyakit menular dan tidak menular dengan anggaran sejumlah Rp 1.439.003.700,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ribu tujuh ratus rupiah).

 

C.     URUSAN PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, pengembangan tata ruang kawasan, dan kesiapsiagaan penanggulanan dan pengendalian bencana. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1.       Peningkatan jalan dengan sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus dengan anggaran sejumlah Rp 6.235.160.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).

2.      Normalisasi simpang dengan anggaran  sejumlah Rp 1.082.742.000,- (satu milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk simpang Pingit, simpang Jalan Brigjen Katamso-Ibu Ruswo, dan simpang Jalan Kenari - Ipda Tut Harsono. Selain itu  normalisasi simpang juga dialokasikan dengan sumber dana non DAK sejumlah Rp 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk 3 (tiga) simpang.

3.      Pemeliharaan jalan dan jembatan dengan anggaran sejumlah Rp 920.248.600,- (sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah), peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap  jalan dengan anggaran sejumlah Rp 1.447.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4.      Dalam kaitannya dengan peningkatan kelancaran dan ketertiban lalu lintas, dilaksanakan perbaikan dan pemeliharaan  APILL rambu lalu lintas dan marka jalan, peningkatan ketertiban penyelenggaraan perparkiran, dan perbaikan pelayanan angkutan umum.

5.      Permasalahan rutin yang dihadapi Kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan pengelolaan saluran drainase dan sungai adalah bagaimana mengantisipasi terjadinya genangan air dan meluapnya sungai pada saat musim penghujan. Target yang akan dicapai adalah mencegah terjadinya genangan dan  banjir, oleh karena itu diperlukan normalisasi drainase dan rehabilitasi bangunan air. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dilaksanakan normalisasi saluran pengairan dan drainase dengan anggaran sejumlah Rp 1.213.755.000,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembangunan talud dan pembersihan sungai, serta pembuatan saluran air hujan.

6.      Rehabilitasi bangunan air dengan pendanaan dari Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 1.553.975.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk peningkatan saluran irigasi dan pembuatan saluran air hujan.

7.      Pemeliharaan dan peningkatan lampu Penerangan Jalan Umum dan panel jaringan dengan anggaran sejumlah Rp 2.856.977.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang digunakan untuk peningkatan Penerangan Jalan Umum Kawasan Malioboro, pembuatan papan nama jembatan, dan komponen material penerangan jalan umum dan panel jaringan. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah peningkatan penerangan jalan umum kampung dan peningkatan penerangan jalan umum lingkungan.

8.      Peningkatan penerangan jalan umum kampung dianggarkan sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pemasangan lampu son sebanyak 172 unit, sedangkan peningkatan penerangan jalan lingkungan dianggarkan sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  untuk pemasangan lampu sebanyak 183 titik.

9.      Pengembangan sarana prasarana  air bersih non perpipaan dengan anggaran sejumlah Rp 2.312.500.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendampingannya. Kegiatan ini melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana air minum sebanyak 34 unit dan penyehatan lingkungan sebanyak  5 paket.

10.  Dalam kaitannya dengan urusan  perumahan/permukiman ini, untuk perlindungan masyarakat dan mengantisipasi bencana, pada Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan pengadaan perlengkapan petugas kebakaran dengan anggaran sejumlah Rp 353.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah),.

11.  Bantuan rehab rekonstruksi non rumah pasca gempa dengan anggaran sejumlah Rp 20.332.060.000,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam puluh ribu rupiah). Dana ini digunakan antara lain untuk rehabilitasi fasilitas publik permukiman seperti balai pertemuan (RW, RT), gardu ronda, perbaikan talud dan saluran air hujan, fasilitas pendidikan, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan dan sebagainya.

12.  Bantuan rehab rekonstruksi rumah dengan menggunakan dana pengembalian kelompok masyarakat dengan anggaran sejumlah Rp 925.274.588,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)

 

D.    URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berbagai dokumen perencanaan telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Mekanisme perencanaan pada Tahun 2008 akan terus diperbaiki agar dapat menyelesaikan permasalahan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar perencanaan lebih akurat maka akurasi data akan terus ditingkatkan. Kelengkapan data merupakan instrumen penting dalam perencanaan, karena dengan data yang lengkap akan diketahui substansi permasalahan yang sebenarnya. Dengan diketahui permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan kebijakan yang tepat. Dalam kaitan ini dilaksanakan kegiatan pengembangan pusat data perencanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Dua kegiatan tersebut dianggarkan  sejumlah Rp 932.231.250,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Keluaran dari kegiatan ini antara lain tersusunnya basis data 9 fungsi pembangunan, sensus ekonomi, data IPM, PDRB, survey penjaringan aspirasi masyarakat, evaluasi Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMD dan dokumen perencanaan anggaran.

 

E.     URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program yang dilaksanakan untuk urusan lingkungan hidup antara lain program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengembangan kinerja pengelolaan air limbah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut :

1.      Pembersihan sampah dengan anggaran kurang lebih sejumlah Rp 2.434.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah). 

2.      Pengangkutan sampah dengan anggaran kurang lebih sejumlah Rp 2.836.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah). Khusus kegiatan pengangkutan sampah, termasuk penganggaran sharing TPA Piyungan dengan anggaran sejumlah Rp 1.789.138.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pembuatan konstruksi tempat pembuangan sampah dengan anggaran sejumlah Rp 180.400.000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

3.      Penataan taman kota dan jalur hijau dengan anggaran sejumlah Rp 1.451.264.595,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)

4.      Penyediaan sanitasi berbasis masyarakat dengan anggaran sejumlah Rp 1.080.946.750,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

 

F.      URUSAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Kebijakan anggaran diarahkan kepada tertibnya administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan yang cepat dan akurat. Oleh karena itu dalam tataran pelaksanaan khusus untuk pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  bagi warga Kota Yogyakarta mulai Tahun 2008 kami gratiskan. Sedangkan untuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera kami arahkan kepada peningkatan pelaksanaan keluarga berencana melalui orientasi pendataan keluarga, pembinaan keluarga berencana, temu kader keluarga berencana dan sebagainya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1.      Pembuatan KTP/KIA dan KK dengan anggaran sejumlah Rp 562.336.840,- (lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

2.      Peningkatan pelayanan catatan sipil dengan anggaran sejumlah Rp  244.230.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

3.      Peningkatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan anggaran sejumlah Rp 640.266.800,- (enam ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

 

G.    URUSAN SOSIAL

Untuk urusan sosial kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk memberikan santunan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial seperti anak terlantar, jompo terlantar, gelandangan dan pengemis,  pemakai napza dan difabel, dan santunan kematian. Anggaran yang dilaksanakan antara lain :

1.      Pelayanan panti dengan anggaran sejumlah Rp 1.166.332.750,-  (satu milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

2.      Rehabilitasi penyandang permasalahan kesejahteraan sosial dengan anggaran sejumlah Rp 294.738.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

3.      Pembangunan Panti Karya dengan anggaran sejumlah Rp 825.000.000,- ( delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

4.      Pelayanan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial Rp 294.738.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

5.      Bantuan santunan kematian dengan anggaran sejumlah Rp  1.293.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

6.      Bantuan kepada panti asuhan swasta sejumlah Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)

7.      Bantuan peningkatan kesejahteraan sosial  dengan anggaran sejumlah Rp 526.875.000,- (lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

8.      Bantuan kepada penyandang rehabilitasi dan masalah sosial dengan anggaran sejumlah Rp 230.950.000,- (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh rupiah)

 

H.    URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kebijakan anggaran untuk urusan tenaga kerja dan transmigrasi diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan siap bersaing di berbagai lapangan pekerjaan termasuk penempatan ke daerah transmigrasi. Kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1.      Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dengan anggaran sejumlah Rp 611.717.600,- (enam ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)

2.      Fasilitasi penempatan tenaga kerja dengan anggaran sejumlah Rp 80.127.000,- (delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

3.      Pengembangan sistem informasi manajemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan anggaran sejumlah Rp 108.669.000,- (seratus delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

4.      Fasilitasi penempatan transmigrasi dengan anggaran sejumlah Rp 115.669.000,- (seratus lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

 

I.       URUSAN KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Karena aktifitas ekonomi Kota Yogyakarta yang paling utama digerakkan oleh urusan pendidikan dan pariwisata, maka pemberdayaan ekonomi diarahkan kepada aktifitas ekonomi yang mendukung pendidikan dan pariwisata. Secara operasional kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan aktifitas ekonomi antara lain dengan mendorong kewirausahaan,  penyediaan dan mendorong kesempatan berusaha, penguatan modal, dan menyediakan sarana prasarana ekonomi. 

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan wirausaha antara lain dengan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, pengembangan sistem informasi manajemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, fasilitasi penempatan tenaga kerja transmigrasi, dan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan kejuruan yang berkompeten dan community college, dengan jenis pelatihan disesuaikan dengan permintaan pasar. Program/kegiatan yang dianggarkan antara lain:

1.

abi is agusbudi | Tanya Komputer