Detail Berita
SUDAHKAH ANAK ANDA MEMILIKI AKTA KELAHIRAN
09-04-2008

SUDAHKAH ANAK ANDA MEMILIKI AKTA KELAHIRAN

 

Sama halnya dengan penduduk lain, anak merupakan bagian dari penduduk Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Pasal 21 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak  tanpa membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan / atau mental.

Sebagai wujud kepedulian akan penjaminan hak asasi anak, Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan seminar berkaitan dengan hak anak untuk mimiliki identitas diri yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran.

 

Sebagai penduduk Kota Yogyakarta, sudahkah anak anda memiliki akta kelahiran? Sebuah pertanyaan yang menjadi fokus seminar tentang pentingnya seorang anak memiliki akte kelahiran, diselenggarakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (BKKBC) Kota Yogyakarta, Rabu ( 05/12). Seminar sehari bertempat di Hotel Brongto, Mantrijeron dibuka Asisten Sekda Bidang Tatapraja, Muh. Arifin, SH diikuti berbagai unsur seperti dari PKK Kelurahan, LSM peduli anak, guru bimbingan dan konseling, serta pemerhati anak. Seminar menghadirkan Prof. Dr. Endang Sumiarni dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Kepala Bidang Capil Prabowo Agung Samudro, SH.

Prof. Dr. Endang Sumiarni, mengatakan kepemilikan akte kelahiran bagi seorang anak mempunyai arti sangat penting. Karena akte kelahiran merupakan hak atau surat tanda bukti berisi pernyataan dan keterangan tentang peristiwa hukum yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa akte kelahiran memiliki fungsi sebagai identitas asal usul seorang anak. Akta Kelahiran dapat digunakan untuk mengetahui batas usia anak, persyaratan sebagai murid, persyaratan mencari pekerjaan, data untuk sensus nasional, pengalokasian APBN atau APBD, perencanaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasional untuk menjamin perkembangan anak secara optimal. Selain itu, dapat dipergunakan menyelamatkan anak dari kekerasan seksual, fisik, ekonomi dan fisik serta penyelamatan anak dari kejahatan antar negara. Prof. Endang menambahkan, untuk proses kepengurusan akte kelahiran seringkali dihadapkan beberapa kendala seperti persyaratan terlalu ketat menyangkut akte perkawinan orangtua, KTP orangtua, kartu C1, dan surat keterangan lahir. ”Masalah lain juga sebagai kendala adalah faktor biaya dan kesulitan mengakses ke kantor pencatatan sipil yang hanya ada di ibukota kabupaten/kota. Ditambah sikap pemimipin pemerintahan dan pemahaman yang kurang dari sebagian masyarakat,” tambah Endang.

Menanggapi masalah biaya, Kepala Bidang Cacatan Sipil BKKBC, Prabowo Agung Samudro, SH,  mengatakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta  melalui BKKBC tidak memungut biaya kepada masyarakat yang melakukan pelaporan dan pecatatan kelahiran tepat waktu. ”Bagi mereka yang tepat waktu dalam pelaporan dan pencatatan kelahiran, pemkot tidak akan memungut biaya sepeserpun. Hal ini sesuai amanat Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Cacatan Sipil” jelasnya. Agung menambahkan, dalam rangka melindungi hak-hak anak baik untuk individu maupun negara, tahun 2007 pemkot telah melakukan program dispensasi pencatatan kelahiran anak tanpa dipungut biaya bagi 1056 siswa dari tingkat TK hingga SLTA se-kota Yogyakarta, karena dibiayai APBD.(@mix)

abi is agusbudi | Tanya Komputer